Dua Bulan Aduan Karyawan PT CSH, Pemda Bungo Disorot

Metropolitanin8.com – Kabupaten Bungo – Nasib sepuluh karyawan PT Citra Sawit Harum (CSH) yang mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan belum mendapatkan penyelesaian hak-haknya kembali menjadi sorotan. Setelah persoalan tersebut berlangsung sekitar dua bulan, para pekerja mempertanyakan kehadiran Pemerintah Kabupaten Bungo dalam membantu menyelesaikan konflik ketenagakerjaan tersebut.

Para karyawan berharap pemerintah daerah tidak hanya disibukkan dengan pembahasan anggaran, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pengaduan masyarakat yang membutuhkan penanganan langsung.

Keluhan itu disampaikan salah seorang karyawan berinisial N.T. kepada tim media Metropolitan TV saat ditemui di kawasan Perumahan DVS 3 PT CSH, Desa Sekampil, Kabupaten Bungo, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

N.T. mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan penyelesaian mengenai hak-hak pekerja yang menurut mereka belum dibayarkan oleh perusahaan. Ia mengaku kecewa karena persoalan tersebut telah berlangsung sekitar dua bulan, sementara mereka belum melihat kehadiran langsung pemerintah daerah di lokasi.

“Kami berharap Pemda Bungo peduli dan berdiri tegak menjadi mediator di tengah konflik karyawan PT CSH ini. Kami hanya ingin hak-hak kami diselesaikan,” ungkap N.T.

Menurutnya, pemerintah daerah, baik melalui pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, seharusnya dapat turun langsung mendengarkan persoalan yang dihadapi para pekerja. Ia juga berharap DPRD Kabupaten Bungo ikut memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut.

“Kami dan kawan-kawan sangat kecewa. Sudah berjalan sekitar dua bulan, tetapi belum ada satu pun dari Pemda Bungo yang datang ke tempat kami bekerja. Padahal kami berharap ada perhatian dan upaya penyelesaian,” ujarnya.

N.T. menilai persoalan ketenagakerjaan seperti ini semestinya mendapat perhatian serius sebelum berkembang menjadi konflik berkepanjangan atau harus ditempuh melalui proses hukum.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran sebagai fasilitator atau mediator sesuai kewenangannya, sehingga pekerja dan perusahaan memiliki ruang untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan kritik terhadap perhatian pemerintah yang menurutnya belum dirasakan para pekerja di tengah berlangsungnya pembahasan anggaran daerah.

“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membahas anggaran daerah, sementara aduan masyarakat seperti yang kami alami belum mendapat perhatian,” tegasnya.

Bahkan, N.T. mengingatkan bahwa masyarakat semestinya tidak hanya dibutuhkan ketika momentum politik dan pemilihan umum berlangsung, tetapi juga harus mendapatkan perhatian ketika menghadapi persoalan yang menyangkut hak serta kehidupan mereka.

Persoalan yang disampaikan para karyawan PT CSH tersebut menjadi perhatian karena menyangkut nasib sepuluh pekerja yang mengaku mengalami PHK sepihak dan belum memperoleh penyelesaian atas hak-haknya.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kehadiran instansi ketenagakerjaan diperlukan untuk menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bungo dan instansi terkait dalam menindaklanjuti keluhan para pekerja tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membutuhkan konfirmasi dari manajemen PT Citra Sawit Harum (CSH), Pemerintah Kabupaten Bungo, Dinas Ketenagakerjaan, serta DPRD Kabupaten Bungo terkait pengaduan dan tuntutan para karyawan.

Redaksi metropolitanin8.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik.

Penulis: M.H.
Editor: Redaksi
Sumber: Keterangan karyawan berinisial N.T. kepada tim media Metropolitan TV.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *