Metropolitanin8.com – Kabupaten Tangerang – Persoalan pengelolaan kawasan Lippo Village Karawaci (LVK) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengeluhkan dugaan pembatasan akses masuk, pelayanan kebersihan yang dipertanyakan, hingga belum jelasnya dasar legalitas PT Tata Mandiri Daerah (TMD) sebagai pengelola kawasan.
Keluhan tersebut mencuat setelah rangkaian aksi yang melibatkan Paguyuban Lippo Village Karawaci pada 28 Oktober 2026. Sejumlah warga mengaku mengalami perlakuan yang dinilai tidak wajar ketika hendak memasuki kawasan tempat tinggal mereka sendiri.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan pemblokiran kartu akses boomgate milik seorang pemilik rumah di kawasan Cendana Cove. Menurut informasi yang disampaikan warga, kartu akses tersebut tiba-tiba tidak dapat digunakan tanpa adanya surat pemberitahuan maupun penjelasan terlebih dahulu dari pihak pengelola.
Warga menduga pembatasan akses tersebut berkaitan dengan sikap kritis pemilik rumah dalam mempertanyakan transparansi Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL) dan legalitas PT TMD. Namun, dugaan hubungan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pengelola.
Keluhan lainnya berkaitan dengan permintaan pemindaian atau scan KTP saat memasuki kawasan, pemblokiran kartu akses boomgate, hingga sampah rumah tangga yang disebut tidak diangkut sebagaimana mestinya.
Keluhan mengenai akses masuk kembali disampaikan sejumlah pemilik rumah pada Senin (9/11/2026). Mereka mengaku diarahkan petugas keamanan untuk menunjukkan KTP ketika hendak memasuki boomgate menuju rumah masing-masing.
Salah seorang warga di kawasan Cendana Peak yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku merasa keberatan dengan perlakuan petugas keamanan tersebut. Bahkan, ia memilih meninggalkan kendaraannya di pintu masuk boomgate.
“Sedari awal saya memang tidak memiliki kartu akses karena saya tidak mau menebus kartu akses perdana yang ditetapkan secara sepihak oleh pengelola. Sudah tiga tahun ini berjalan dan selama ini saya keluar masuk tanpa scan KTP tidak dipermasalahkan security,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, kebijakan pemeriksaan identitas itu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme akses bagi pemilik rumah yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Warga berharap pengelola memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan pemeriksaan KTP, mekanisme penerbitan kartu akses, serta alasan pembatasan akses terhadap pemilik rumah.
Persoalan lain muncul dari pelayanan kebersihan. Seorang warga di kawasan Taman New Britania mengaku sampah di depan rumahnya tidak diangkut, sementara sampah milik warga lain tetap mendapatkan pelayanan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar pelayanan kebersihan dan dugaan adanya perbedaan perlakuan terhadap warga.
“Kenapa sampah di depan rumah saya tidak diangkut, sementara yang lain diangkut? Apakah ini menyangkut pertanyaan kami tentang ke mana perginya uang IPKL yang kami bayarkan?” ungkapnya.
Bagi warga yang menyampaikan keluhan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pelayanan kebersihan. Mereka juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana IPKL yang selama ini dibayarkan kepada pengelola.
Warga meminta adanya keterbukaan mengenai rincian penerimaan dan penggunaan dana, termasuk alokasi untuk keamanan, kebersihan, pemeliharaan fasilitas, serta pelayanan lingkungan lainnya.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, persoalan yang lebih mendasar kini menjadi perhatian warga, yakni apa dasar hukum PT Tata Mandiri Daerah (TMD) dalam mengelola kawasan Lippo Village Karawaci dan melakukan pungutan IPKL kepada pemilik rumah.
Sejumlah warga mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian langsung dengan PT TMD maupun dilibatkan dalam proses penunjukan pengelola kawasan.
“Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami juga tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan membayar IPKL dan menebus kartu akses. Kalau tidak, akses kami dibatasi. Ini yang kami pertanyakan, apa dasar legalitas TMD sebagai pengelola?” ujar salah seorang warga LVK.
Warga menilai, dasar penunjukan pengelola, mekanisme pungutan IPKL, serta kebijakan penggunaan kartu akses perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik rumah.
Mereka juga mempertanyakan siapa pihak yang memberikan kewenangan kepada PT TMD untuk mengelola kawasan, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana IPKL, serta apakah kebijakan pembatasan akses memiliki dasar kesepakatan dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini. Selama ini kami tidak pernah diajak bicara,” tambah warga lainnya.
Berbagai keluhan tersebut kini memunculkan tuntutan agar pihak pengelola memberikan penjelasan secara transparan kepada para pemilik rumah.
Kejelasan mengenai status dan kewenangan PT TMD, dasar penarikan IPKL, standar pelayanan kawasan, serta aturan penggunaan kartu akses dinilai penting untuk mencegah persoalan semakin meluas.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari PT TMD mengenai dugaan pemblokiran kartu akses, permintaan pemindaian KTP, keluhan pengangkutan sampah, maupun dasar hukum pengelolaan dan pemungutan IPKL.
Redaksi metropolitanin8.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT TMD, Paguyuban Lippo Village Karawaci, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Persoalan ini kini menunggu penjelasan terbuka dari pengelola: apa dasar kewenangan pengelolaan kawasan, bagaimana pertanggungjawaban dana IPKL, dan mengapa sejumlah warga mengaku mengalami kendala dalam mengakses rumah serta memperoleh pelayanan lingkungan?
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Sumber: Keterangan sejumlah warga Lippo Village Karawaci kepada redaksi.
![]()

