KOTA TANGERANG – Kondisi fisik sejumlah U-Ditch dalam proyek Pembangunan Trotoar Jalan Kiasnawi (Lanjutan) di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, menjadi sorotan serius.
Proyek dengan nilai anggaran Rp1.935.824.000 dari sumber dana Opsen PKB Tahun Anggaran 2026 itu dipertanyakan setelah ditemukan sejumlah bagian U-Ditch yang tampak retak, pecah, terkelupas, bahkan terdapat besi yang diduga tulangan mencuat dari beton.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas material, proses pemasangan, pengawasan, hingga pihak yang bertanggung jawab memeriksa dan menyetujui material tersebut sebelum digunakan.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan bernama Pembangunan Trotoar Jalan Kiasnawi (Lanjutan) dengan subkegiatan Rekonstruksi Jalan. Proyek dikerjakan oleh CV Elbrus Bangun Cipta dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Dengan anggaran hampir Rp2 miliar, masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan konstruksi yang sesuai spesifikasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan ketentuan kontrak.
Pertanyaan yang harus dijawab PUPR bukan sekadar apakah kerusakan akan diperbaiki, melainkan siapa yang memeriksa, siapa yang menyetujui, dan siapa yang bertanggung jawab apabila material yang tidak memenuhi persyaratan ternyata tetap dipasang?
BARU DUA U-DITCH DIGANTI, BAGAIMANA NASIB YANG LAIN?
Persoalan semakin mengemuka setelah diperoleh informasi bahwa baru dua U-Ditch yang diganti. Sementara itu, kondisi sejumlah U-Ditch lain yang dipersoalkan masih menimbulkan tanda tanya.
Apakah seluruh U-Ditch yang terbukti cacat akan diganti? Ataukah hanya bagian tertentu yang diperbaiki?
Pertanyaan tersebut telah disampaikan kepada Hadi selaku Sekretaris Dinas PUPR Kota Tangerang.
Dalam jawabannya, Hadi mengarahkan agar persoalan teknis dan progres pekerjaan ditanyakan langsung kepada PPK karena dirinya tidak memegang data tersebut.
Wartawan kemudian menyampaikan bahwa nomor PPK lama sudah memblokir komunikasi dan nomor PPK yang baru belum dimiliki.
Wartawan juga menyampaikan bahwa Imam, yang disebut sebagai pengawas dari pihak PU, turut memblokir komunikasi.
Wartawan kembali menanyakan secara khusus apakah seluruh U-Ditch yang diduga bermasalah akan diganti. Namun, pertanyaan lanjutan tersebut belum memperoleh jawaban.
Konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR telah dikirimkan pada Senin, 9 November 2026. Hingga berita ini disusun, tanggapan dari Kepala Dinas PUPR belum diterima.
RAB, SPESIFIKASI, DAN PENGAWASAN HARUS DIBUKA!
Kondisi U-Ditch yang dipersoalkan tidak boleh diselesaikan hanya dengan mengganti beberapa bagian tanpa pemeriksaan menyeluruh.
PUPR harus menjelaskan apakah material yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB, gambar kerja, dan dokumen kontrak.
Jika terdapat ketidaksesuaian, perlu diperiksa apakah material tersebut sudah bermasalah sejak diterima di lokasi, mengalami kerusakan saat pengangkutan, atau rusak ketika proses pemasangan.
Selain itu, perlu dibuka apakah terdapat perubahan metode pekerjaan atau penggunaan material di lapangan, apakah perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan teknis, serta apakah volume pekerjaan yang dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan sebenarnya.
PPK, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, dan pihak yang berwenang menyetujui material harus menjelaskan tanggung jawab masing-masing.
Jangan sampai material yang dipersoalkan kualitasnya tetap digunakan, sementara tanggung jawab pemeriksaan dan pengawasan justru saling dilempar.
MATERIAL DI JALAN DAN KELUHAN PEDAGANG JUGA JANGAN DIABAIKAN
Selain persoalan kualitas U-Ditch, pekerjaan di lapangan juga menuai keluhan. Material tanah hasil galian yang berada di badan jalan berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengendara, khususnya pengendara sepeda motor apabila tidak dilengkapi pengamanan yang memadai.
Keluhan juga disampaikan pedagang dan pengelola parkir yang merasa aktivitas usaha mereka terganggu akibat pekerjaan yang dinilai berjalan lambat.
PUPR dan kontraktor harus memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan serta tidak mengabaikan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat sekitar.
ANCAMAN SANKSI ADMINISTRATIF HINGGA PIDANA: APH HARUS TELUSURI DUGAAN PENYIMPANGAN!
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan spesifikasi, kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, pembiaran oleh pengawas, atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah ketentuan hukum yang dapat diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan antara lain:
1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 59 ayat (1) mewajibkan pengguna jasa dan penyedia jasa memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
Pasal 59 ayat (3) mengatur standar tersebut, termasuk standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar prosedur pelaksanaan, serta standar mutu hasil pekerjaan konstruksi.
Apabila kewajiban tersebut dilanggar, Pasal 96 mengatur sanksi administratif berupa:
Peringatan tertulis.
Denda administratif,
Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.
Pencantuman dalam daftar hitam.
Pembekuan perizinan berusaha.
Pencabutan perizinan berusaha.
Bahkan, pelanggaran dalam pemberian pengesahan atau persetujuan sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (2) juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 96 ayat (2).
2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Pasal 7 mengatur prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang wajib dipatuhi seluruh pihak terkait.
Pasal 11 mengatur tugas dan tanggung jawab PPK, antara lain menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, mengendalikan kontrak, menjaga dokumen pelaksanaan, menyerahkan hasil pekerjaan, serta menilai kinerja penyedia.
Sementara itu, Pasal 78 ayat (3) huruf e mengatur tindakan penyedia yang menyerahkan barang atau jasa dengan kualitas tidak sesuai kontrak berdasarkan hasil audit.
Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) mengatur konsekuensi berupa sanksi administratif dan ganti kerugian sesuai ketentuan.
Dengan demikian, apabila hasil audit membuktikan kualitas pekerjaan tidak sesuai kontrak, penyedia tidak cukup hanya memberikan penjelasan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan pelanggaran kontraknya.
3. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b.
Ketentuan ini secara khusus mengatur perbuatan curang dalam pekerjaan konstruksi.
Pasal 7 ayat (1) huruf a mengatur pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang sehingga dapat membahayakan keamanan orang atau barang.
Sementara huruf b mengatur setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan dan dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut.
Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, serta denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.
Apabila ditemukan perbuatan curang sebagaimana unsur pasal tersebut, kontraktor maupun pengawas yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
4. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 603 dan Pasal 604.
Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, ketentuan tindak pidana korupsi mengenai perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan juga diatur dalam:
Pasal 603: perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 604: penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kedua pasal tersebut mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, disertai pidana denda kategori II hingga kategori VI.
Apabila pemeriksaan menemukan indikasi penggelembungan volume, pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai realisasi, manipulasi dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum harus menelusurinya berdasarkan unsur tindak pidana yang terpenuhi.

5. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 dan Pasal 18.
Pasal 17 melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan kewenangan.
Pasal 18 menjelaskan bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Ketentuan ini perlu ditelaah apabila ditemukan tindakan pejabat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran administrasi, penyimpangan kontrak, kecurangan konstruksi, maupun tindak pidana korupsi, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum masing-masing.
APH DIMINTA TURUN, PERIKSA KONTRAK HINGGA PEMBAYARAN!
Aparat penegak hukum didesak tidak hanya melihat kondisi fisik U-Ditch, tetapi juga menelusuri keseluruhan proses pelaksanaan proyek bernilai Rp1.935.824.000 tersebut.
Pemeriksaan harus mencakup:
Dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, dan gambar kerja.
Asal-usul material serta dokumen pemeriksaan dan hasil uji mutu beton.
Proses penerimaan dan persetujuan material sebelum dipasang.
Peran PPK dan konsultan pengawas dalam pengendalian pekerjaan.
Kesesuaian volume pekerjaan dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Progres pekerjaan dan seluruh tahapan pembayaran kepada kontraktor.
Penggantian U-Ditch yang dipersoalkan serta tanggung jawab kontraktor terhadap material yang terbukti tidak memenuhi spesifikasi.
Ada atau tidaknya kerugian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan dan audit yang berwenang.
Nilai anggaran hampir Rp2 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun penggunaan anggarannya.
Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai uang rakyat justru menyisakan persoalan kualitas, sementara pihak yang bertanggung jawab tidak memberikan penjelasan secara terbuka.
PUPR Kota Tangerang harus menjawab persoalan ini secara transparan.
Jika ditemukan penyimpangan, jangan berhenti pada perbaikan fisik atau penggantian material. Harus ada pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan konsekuensi hukum apabila unsur pelanggaran terbukti.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Sekretaris Dinas PUPR, PPK, konsultan pengawas, serta CV Elbrus Bangun Cipta untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh persoalan tersebut.
Pewarta : Yuli Amran
Editor : Redaksi
![]()

