Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Pembatasan akses warga di tiga cluster kawasan Lippo Village Karawaci, yakni Cendana Icon, Cendana Peak, dan Taman New Britania, memicu polemik serius. Kebijakan yang disebut terjadi setelah aksi damai warga pada 28 Oktober 2026 itu kini memunculkan pertanyaan besar mengenai kewenangan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) sebagai pengelola kawasan.
Persoalan tersebut bukan lagi sebatas urusan kartu akses dan prosedur keamanan. Warga mulai mempertanyakan dasar hukum pengelolaan kawasan, kewajiban pembayaran Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL), hingga transparansi penggunaan dana yang setiap bulan dibebankan kepada penghuni.
Ketegangan terbaru terjadi pada Selasa (10/11/2026) di Cluster Taman New Britania. Seorang Ketua RT setempat mengaku mengalami hambatan ketika hendak memasuki kawasan, meskipun dirinya mengaku memiliki kartu akses yang diperoleh dengan cara membeli.
“Saya Ketua RT di sini, kartu akses saya ada, saya beli. Tapi sekarang saya ditahan, disuruh scan KTP. Katanya instruksi TMD,” ungkapnya kepada awak media.
Peristiwa tersebut memantik keberatan warga. Mereka mempertanyakan mengapa penghuni yang memiliki rumah dan kartu akses justru harus menghadapi pembatasan ketika hendak memasuki lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
Berdasarkan keterangan warga dalam laporan di lapangan, persoalan pembatasan akses disebut bermula di Cendana Icon, kemudian merembet ke Cendana Peak, hingga kembali mencuat di Taman New Britania.
Warga menduga pembatasan tersebut berkaitan dengan sikap kritis mereka terhadap kebijakan pengelolaan kawasan dan persoalan IPKL setelah aksi damai 28 Oktober 2026.
Namun, dugaan hubungan antara aksi warga dan pembatasan akses tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak PT TMD.
Pertanyaan mendasarnya: apakah kebijakan pembatasan akses tersebut memiliki aturan tertulis, dasar kewenangan yang sah, serta mekanisme pemberitahuan kepada warga?
Ketegangan di Taman New Britania semakin menjadi perhatian ketika belasan petugas keamanan dikerahkan. Dalam laporan di lokasi, petugas yang bertugas disebut berada di bawah komando Danru bernama Raihan.
Awak media yang berupaya meminta penjelasan mengenai dasar instruksi pemindaian KTP dan pembatasan akses juga mempertanyakan keberadaan aturan tertulis dari manajemen PT TMD.
Salah seorang petugas menyampaikan bahwa peraturan tersebut dapat diperlihatkan melalui Danru.
“Biar Danru saya yang kasih lihat peraturannya, ada kok,” tuturnya.
Namun, berdasarkan laporan awak media di lokasi, dokumen yang dimaksud belum berhasil diperlihatkan ketika diminta.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan keamanan yang diterapkan kepada penghuni. Jika memang terdapat aturan yang mewajibkan pemindaian KTP, warga berhak memperoleh penjelasan mengenai tujuan, dasar kebijakan, mekanisme penggunaan data pribadi, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Di balik persoalan kartu akses, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL).
Warga menyebut kewajiban pembayaran IPKL diberlakukan setiap bulan dengan alasan untuk membiayai keamanan, kebersihan, penerangan jalan, serta pemeliharaan lingkungan.
Namun, sejumlah warga mengaku belum memperoleh penjelasan dan laporan pertanggungjawaban yang memadai mengenai penerimaan maupun penggunaan dana tersebut.
Mereka juga mempertanyakan dasar penunjukan PT TMD sebagai pengelola kawasan dan mekanisme pelibatan warga dalam pengambilan keputusan.
“Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan bayar IPKL, wajib tebus kartu akses, kalau tidak, akses kami dibatasi,” ungkap salah seorang warga.
Warga lainnya mempertanyakan transparansi penggunaan dana yang selama ini dibayarkan.
“Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini,” ujarnya.
Persoalan tersebut patut mendapat perhatian. Sebab, setiap pungutan yang dibebankan kepada warga perlu memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, serta informasi yang transparan mengenai layanan yang diberikan.
Warga menegaskan bukan menolak kewajiban membayar iuran lingkungan. Mereka mempersoalkan mekanisme pengelolaan yang dinilai belum transparan dan kurang melibatkan penghuni.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan kartu akses sebagai instrumen pembatasan terhadap warga yang mempertanyakan kebijakan pengelola.
Warga mengaku akses mereka mengalami kendala setelah muncul perselisihan mengenai IPKL dan keikutsertaan dalam aksi damai.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pengelolaan keamanan kawasan seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penghuni, bukan justru memunculkan rasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal mereka.
Perlu dipastikan apakah pembatasan akses dilakukan berdasarkan pelanggaran aturan yang jelas, persoalan administrasi, atau keputusan sepihak pengelola.
Status kepemilikan rumah, perjanjian pengelolaan, ketentuan kawasan, dan hak penghuni juga harus diperiksa sebelum menarik kesimpulan hukum.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, dilaporkan hadir di lokasi untuk memantau situasi dan mengantisipasi kemungkinan bentrokan antara warga dengan petugas keamanan.
Kehadiran aparat diharapkan tidak sebatas menjaga kondusivitas, tetapi juga mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak.
Pemerintah setempat juga perlu mencermati persoalan ini, terutama terkait tata kelola lingkungan, mekanisme pungutan, serta kepastian hak warga dalam memperoleh akses menuju tempat tinggalnya.
Warga meminta tiga hal utama kepada pihak pengelola.
Pertama, membuka dasar hukum dan dokumen kewenangan PT TMD dalam mengelola kawasan. Kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana IPKL secara transparan. Ketiga, menghentikan pembatasan akses yang tidak memiliki dasar dan prosedur yang jelas.
Hingga berita ini disusun, pihak PT Tata Mandiri Daerah (TMD) belum memberikan keterangan resmi kepada awak media mengenai pembatasan akses di tiga cluster, hambatan akses yang dialami Ketua RT, kebijakan pemindaian KTP, maupun pertanyaan warga terkait transparansi IPKL.
Redaksi Metropolitanin8.com menegaskan bahwa persoalan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara warga dan pengelola kawasan.
Apakah PT TMD memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam menerapkan kebijakan pembatasan akses? Bagaimana pertanggungjawaban dana IPKL yang dibayarkan warga? Dan mengapa aturan yang disebut menjadi dasar kebijakan belum dapat diperlihatkan kepada awak media di lokasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban, bukan sekadar janji.
Redaksi Metropolitanin8.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi PT TMD serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang kartu akses. Ini menyangkut transparansi pengelolaan, kepastian aturan, dan hubungan antara pengelola dengan warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Penulis: Desran
Editor: Redaksi
Sumber: Keterangan warga dan hasil peliputan lapangan.
![]()

