Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Proyek pembangunan Trotoar Jalan Kiasnawi (Lanjutan) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.935.824.000 yang dikerjakan CV Elbrus Bangun Cipta kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena ditemukan material U-Ditch yang diduga mengalami kerusakan fisik, tetapi juga muncul keterangan bahwa konsultan pengawas telah melayangkan teguran kepada kontraktor, bahkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dinas PUPR Kota Tangerang.
Jika keterangan tersebut benar, persoalannya kini bukan lagi sebatas mutu material. Publik berhak mempertanyakan: apa tindakan nyata setelah teguran disampaikan? Mengapa material yang dipersoalkan masih terlihat terpasang? Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak?
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang diperoleh di lokasi, sejumlah bagian U-Ditch terlihat mengalami kerusakan, mulai dari beton pecah, terkelupas, hingga besi tulangan yang mencuat keluar dari badan beton.
Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis menyeluruh. Sebab, U-Ditch merupakan komponen penting dalam sistem drainase yang harus memenuhi persyaratan mutu, kekuatan, dimensi, dan ketentuan pemasangan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
Persoalan proyek ini semakin menarik perhatian setelah seorang perwakilan konsultan pengawas, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menyampaikan kepada jurnalis bahwa pihak konsultan telah memberikan teguran kepada kontraktor, baik secara lisan maupun tertulis.
Narasumber tersebut juga menyebut konsultan telah melayangkan surat atau pemberitahuan tertulis kepada pihak PUPR Kota Tangerang terkait persoalan material U-Ditch.
Keterangan ini menjadi poin penting yang harus dikonfirmasi kepada seluruh pihak terkait. Apabila teguran tersebut benar telah disampaikan, maka perlu diketahui kapan surat diterima, siapa pejabat penerimanya, apa isi rekomendasinya, dan tindakan apa yang telah dilakukan setelahnya.
Pertanyaan publik semakin mendasar: apakah PPK telah mengetahui persoalan tersebut? Apakah kontraktor diperintahkan melakukan pemeriksaan dan penggantian material yang tidak memenuhi spesifikasi? Apakah konsultan telah merekomendasikan penghentian sementara pemasangan material bermasalah?
Jangan sampai teguran pengawas hanya berakhir sebagai tumpukan administrasi, sementara persoalan di lapangan tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Temuan lain yang patut diperiksa adalah kondisi besi tulangan yang sebelumnya terlihat mencuat dari badan U-Ditch. Berdasarkan pengamatan di lokasi, bagian besi tersebut terlihat telah dipukul atau diturunkan posisinya.
Namun, tindakan merapikan besi yang mencuat tidak serta-merta membuktikan bahwa material telah memenuhi standar mutu.
Bagaimana dengan badan beton yang mengalami pecah, retak, atau terkelupas? Apakah sudah diperiksa oleh tenaga teknis? Apakah kerusakan hanya bersifat permukaan atau telah memengaruhi selimut beton dan kondisi tulangan? Apakah material tersebut masih layak digunakan berdasarkan spesifikasi kontrak?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan memukul atau merapikan bagian besi yang terlihat keluar.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan material tidak memenuhi persyaratan, kontraktor harus menjelaskan langkah perbaikan atau penggantian sesuai ketentuan kontrak. PUPR dan konsultan pengawas juga perlu membuka hasil pemeriksaan agar publik mengetahui apakah persoalan tersebut benar-benar telah ditangani.
Penelusuran redaksi terhadap dokumentasi pemberitaan terdahulu menunjukkan nama CV Elbrus Bangun Cipta pernah disebut dalam sejumlah pemberitaan mengenai dugaan persoalan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Tangerang.
Beberapa di antaranya:
- 29 September 2026: Pemberitaan proyek drainase Jalan Syech Nawawi, Cikupa, dengan nilai sekitar Rp2,927 miliar, yang menyoroti dugaan penggunaan tutup U-Ditch bekas, pemasangan renggang, serta penggunaan kayu untuk menutup celah.
- 7 Oktober 2026: Pemberitaan proyek drainase Jalan Pemda Tigaraksa, dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar, yang mengangkat dugaan persoalan kedalaman galian, pekerjaan lantai kerja atau lean concrete (LC), material, serta penerapan K3.
- 17 Juli 2026: Pemberitaan proyek peningkatan jalan di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, senilai sekitar Rp198 juta, yang menyoroti pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
- 28 Agustus 2021: Pemberitaan proyek drainase U-Ditch di Kampung Kadu Manggu, Kabupaten Tangerang, terkait dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan lemahnya pengawasan.
Catatan tersebut merupakan riwayat pemberitaan dan bukan bukti bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran. Setiap persoalan harus diperiksa berdasarkan dokumen, hasil pemeriksaan teknis, serta keterangan para pihak.
Meski demikian, munculnya kembali sorotan terhadap pekerjaan yang melibatkan perusahaan yang sama patut menjadi bahan evaluasi. Bagaimana rekam jejak kinerja penyedia jasa dipertimbangkan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan proyek pemerintah? Apakah pernah ada catatan evaluasi, teguran, atau sanksi administratif yang relevan?
Menanggapi makin panasnya sorotan terhadap proyek ini, Ketua KPK Provinsi Banten, Andy Rea, memberikan pernyataan yang tajam, keras, dan tanpa kompromi. Ia menilai sikap lamban dan respons normatif dari pihak PUPR Kota Tangerang sebagai bentuk pembiaran yang berbahaya dan tidak dapat diterima, Rabu (11/11/2026).
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kelalaian biasa, ini adalah penghianatan terhadap uang rakyat!” tegas Andy Rea dengan nada tinggi.
Ia secara khusus menyindir tindakan di lapangan yang hanya “memukul besi yang mencuat” sebagai upaya penutupan jejak yang konyol dan tidak bermoral.
“Jangan perlakukan publik seperti orang bodoh. Beton yang pecah, retak, dan terkelupas tidak bisa disembunyikan hanya dengan merapikan besi tulangan. Ini adalah bukti nyata adanya permainan spesifikasi material yang sengaja dibiarkan,” ujarnya.
Andy Rea juga menyoroti rekam jejak CV Elbrus Bangun Cipta yang berulang kali disebut dalam proyek-proyek bermasalah di wilayah Banten.
“Jika satu perusahaan terus-menerus mengerjakan proyek dengan kualitas di bawah standar dan tetap lolos evaluasi, maka ada yang sangat busuk dalam sistem pengadaan dan pengawasannya. Ini bukan lagi soal ketidakmampuan, tapi indikasi kuat adanya persekongkolan segitiga antara kontraktor, konsultan pengawas, dan pejabat PPK di PUPR,” tambahnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum dan inspektorat untuk segera turun tangan, membekukan seluruh pembayaran termin, dan melakukan audit forensik terhadap rantai pasok material berlogo “BCG” tersebut.
“Kami tidak akan diam melihat uang negara dibakar demi keuntungan segelintir oknum. Jika PUPR Kota Tangerang masih menjawab dengan ‘nanti dikonfirmasi’, itu sama dengan mengakui keterlibatan pasif dalam praktik koruptif. Kami akan dorong ini ke ranah hukum jika tidak ada tindakan tegas dan transparan dalam 7×24 jam. Jangan uji kesabaran publik, karena kami siap membongkar seluruh rantai mafia proyek ini sampai ke akar-akarnya!” pungkas Andy Rea.
Jurnalis metropolitanin8.com, Yuli Amran, telah melakukan upaya konfirmasi kepada Taufik selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang dan Hadi selaku Sekretaris Dinas PUPR pada Senin, 9 November 2026.
Dalam upaya tersebut, redaksi turut mengirimkan dokumentasi foto dan video yang memperlihatkan kondisi material U-Ditch serta persoalan fisik pekerjaan di lapangan.
Hadi memberikan tanggapan melalui komunikasi tersebut dengan menyampaikan:
“Note, nanti dikonfirmasi dulu.”
Pernyataan itu menjadi bagian dari proses konfirmasi yang telah dilakukan redaksi. Namun, di tengah desakan keras dari pengawas antikorupsi, publik masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil konfirmasi internal tersebut.
Apakah PUPR telah memeriksa material yang dipersoalkan? Apakah surat konsultan sudah diterima dan ditindaklanjuti? Apakah PPK telah meminta kontraktor melakukan perbaikan atau penggantian?
Dalam komunikasi yang sama, Yuli Amran menegaskan:
“Untuk pekerjaan ini saya akan pantau sampai selesai.”
Pernyataan tersebut merupakan komitmen jurnalis untuk terus memantau perkembangan proyek, mulai dari tindak lanjut teguran konsultan, pemeriksaan material, proses perbaikan, hingga hasil akhir pekerjaan.
Redaksi tidak hanya menyoroti temuan awal, tetapi juga akan mengawal apakah persoalan tersebut benar-benar diselesaikan atau sekadar dijawab dengan pernyataan administratif.
Pada sejumlah material U-Ditch yang menjadi sorotan terlihat tanda atau tulisan BCG. Identitas dan hubungan pihak pemilik atau pengguna merek tersebut dengan pengadaan material proyek masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi.
Karena itu, redaksi mendorong penelusuran rantai pengadaan material secara terbuka.
Siapa produsen atau pemasok U-Ditch tersebut? Siapa yang mengirim dan menyerahkan material ke lokasi proyek? Siapa yang memeriksa kualitas sebelum material diterima? Siapa yang memberikan persetujuan penggunaan? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila material terbukti tidak memenuhi spesifikasi?
Jika PT BCG memang terlibat sebagai pemasok atau produsen, perusahaan tersebut juga perlu diberikan kesempatan menjelaskan identitas produk, proses pengendalian mutu, serta tanggung jawabnya terhadap material yang dipersoalkan.
APH perlu menelusuri dokumen pengadaan, faktur, surat jalan, berita acara pemeriksaan material, persetujuan material, hingga dokumen pembayaran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Dugaan adanya kerja sama atau persekongkolan antara pemasok, kontraktor, maupun oknum penyelenggara proyek tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti. Namun, apabila ditemukan indikasi yang didukung dokumen dan hasil pemeriksaan, aparat penegak hukum patut menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Pelaksanaan proyek harus diuji berdasarkan dokumen kontrak, RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, hasil pemeriksaan mutu, serta kewajiban masing-masing pihak.
UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah mengatur kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, dan mutu hasil pekerjaan.
Sementara itu, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi dasar pemeriksaan apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Namun, dugaan kerusakan material saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Harus ada pemeriksaan terhadap unsur perbuatan, tanggung jawab, hubungan sebab-akibat, serta kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, APH didesak menelusurinya secara profesional dan transparan, bukan sekadar berdasarkan dugaan atau opini.
Atas berbagai persoalan tersebut, aparat penegak hukum dan instansi pengawasan diminta melakukan penelaahan terhadap proyek pembangunan Trotoar Jalan Kiasnawi (Lanjutan), khususnya:
1. Memeriksa kesesuaian mutu dan kondisi fisik U-Ditch dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak.
2. Menelusuri asal-usul material, identitas pemasok, dokumen pengiriman, dan persetujuan material.
3. Memeriksa teguran lisan maupun tertulis yang menurut keterangan konsultan telah disampaikan kepada kontraktor.
4. Memastikan apakah surat konsultan kepada PUPR benar telah diterima dan bagaimana tindak lanjutnya.
5. Memeriksa peran PPK, konsultan pengawas, dan pejabat teknis dalam pengendalian mutu pekerjaan.
6. Menguji volume, kualitas, dan hasil pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran maupun serah terima.
7. Menelusuri potensi kerugian keuangan negara apabila terdapat bukti ketidaksesuaian yang berdampak pada pembayaran atau hasil pekerjaan.
Nilai proyek hampir Rp2 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah uang publik harus menghasilkan infrastruktur yang sesuai spesifikasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PUPR Kota Tangerang harus menjelaskan tindak lanjut pengawasan. Kontraktor harus memberikan keterangan mengenai material yang digunakan. Konsultan perlu menjelaskan isi dan tindak lanjut teguran yang telah disampaikan. Sementara itu, pihak pemasok yang terbukti terlibat juga harus membuka informasi mengenai material yang dipersoalkan.
Jangan sampai persoalan ini berhenti pada besi yang dipukul agar tidak terlihat menyembul, sementara mutu badan beton dan tanggung jawab pengadaan material tidak pernah diperiksa secara menyeluruh.
Publik tidak membutuhkan sekadar janji bahwa persoalan akan dikonfirmasi. Publik membutuhkan pemeriksaan, tindakan korektif, dan pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi CV Elbrus Bangun Cipta, pihak yang terkait dengan material bertanda BCG, konsultan pengawas, PPK, Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, serta pihak lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Penulis: Yuli Amran
Editor: Redaksi metropolitanin8.com
Sumber: Investigasi langsung
![]()

