Metropolitanin8.com – Kabupaten Tangerang – Dugaan peredaran obat keras jenis Tramadol secara bebas di wilayah Jalan Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, menjadi alarm serius bagi perlindungan generasi muda. Sebuah toko yang diduga menjual obat keras tanpa resep dokter kini menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi aktivitas transaksi yang disebut berlangsung secara terbuka dan menyasar kalangan remaja.
Hasil penelusuran dan investigasi awak media di lapangan mengungkap sejumlah informasi yang perlu segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Bukan hanya dugaan penjualan Tramadol secara eceran, tetapi juga muncul informasi mengenai besarnya perputaran uang serta dugaan adanya pihak-pihak yang mengatur operasional toko tersebut.
Berdasarkan keterangan sumber di lapangan, omzet penjualan diduga mencapai sekitar Rp5 juta per hari dalam kondisi normal. Angka tersebut bahkan disebut dapat meningkat hingga Rp7 juta ketika pembeli ramai.
Obat tersebut diduga dijual dengan harga Rp20.000 per butir dan Rp200.000 per strip. Jika informasi mengenai nilai transaksi ini benar, maka dugaan aktivitas tersebut bukan lagi persoalan kecil yang dapat diabaikan.
Hal paling mengkhawatirkan dari temuan ini adalah dugaan mudahnya kalangan anak muda memperoleh obat keras tanpa melalui pemeriksaan maupun pengawasan tenaga kefarmasian.
Dalam penelusuran awak media, seorang pemuda yang disebut masih di bawah umur mengaku baru membeli Tramadol dari lokasi tersebut. Ia mengaku tidak diminta menunjukkan resep dokter.
“Tidak punya resep, Bang. Beli di sini karena gampang didapatnya. Justru saya beli obat ini supaya badan terasa segar, Bang, dan enak diminumnya,” ungkap pemuda tersebut kepada awak media.
Pengakuan itu menjadi salah satu informasi awal yang patut didalami. Apabila benar obat keras dapat diperoleh dengan mudah oleh anak di bawah umur, maka persoalannya bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan juga menyangkut pengawasan distribusi obat dan keselamatan masyarakat.
Tramadol bukan obat yang boleh dikonsumsi sembarangan. Penggunaan tanpa pengawasan medis berisiko menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, hingga dampak serius apabila disalahgunakan.
Investigasi awak media juga memperoleh informasi mengenai sejumlah orang yang disebut memiliki peran dalam aktivitas toko tersebut.
Dua orang berinisial ON (Ona) dan AL (Alpin) disebut sebagai penjaga toko, sementara seseorang berinisial TW (Tawii) diduga berperan sebagai kurir atau pengantar.
Selain itu, muncul dugaan keterlibatan dua orang berinisial GS (Gesti) dan AN (Aan) yang menurut informasi sumber disebut berperan mengondisikan situasi lapangan serta menemui awak media apabila ada wartawan yang datang untuk meminta klarifikasi.
Namun, seluruh informasi mengenai identitas, peran, dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak tersebut masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi langsung. Penyebutan inisial bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak-pihak tersebut telah melakukan tindak pidana.
Pertanyaan pentingnya: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas operasional toko tersebut? Dari mana pasokan obat diperoleh? Apakah terdapat jaringan distribusi yang lebih luas? Dan apakah benar ada pihak lain yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas yang dipersoalkan ini?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dugaan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri alur pasokan, transaksi, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang sah.
Ketua Gaharu Nusantara Bersinar (GNB) Provinsi Banten, Frengky Saragi, mengecam keras dugaan peredaran Tramadol tanpa pengawasan yang disebut terjadi di kawasan Mauk Barat.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik penjualan obat keras secara bebas, terlebih apabila menjangkau anak di bawah umur, merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani, Selasa (17/11/2026).
“Kami mengecam keras dugaan peredaran bebas Tramadol di Mauk Barat ini. Jangan sampai keuntungan bisnis diperoleh dengan mengorbankan kesehatan dan masa depan anak-anak muda. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Frengky Saragi.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya memeriksa penjual di tingkat bawah, tetapi juga menelusuri sumber pasokan dan pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut.
“Kami meminta Polresta Tangerang, Polsek Mauk, BNN, dan BPOM segera melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, tindak tegas seluruh pihak yang terlibat. Jangan berhenti pada penjaga toko. Telusuri siapa pemasoknya, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menikmati hasilnya,” lanjutnya.
GNB Banten juga meminta agar dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam investigasi tidak dibiarkan tanpa pemeriksaan. Semua harus diuji melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti.
Dugaan peredaran Tramadol secara tidak sesuai ketentuan perlu ditelusuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi pengawasan obat yang berlaku.
Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta terhadap praktik kefarmasian terkait obat keras yang dilakukan oleh orang tanpa keahlian dan kewenangan.
Sementara itu, Pasal 435 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar terhadap perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan secara tegas memasukkan Tramadol sebagai salah satu obat yang menjadi objek pengawasan.
Penerapan pasal pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, status produk, kewenangan pelaku, serta terpenuhinya unsur tindak pidana. Tidak setiap dugaan penjualan tanpa resep otomatis memenuhi unsur Pasal 435.
Dugaan transaksi obat keras di Jalan Mauk Barat kini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum dan instansi pengawasan obat. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa obat keras tidak diperjualbelikan secara sembarangan, terlebih kepada anak-anak.
Polresta Tangerang dan Polsek Mauk diharapkan segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan pemeriksaan langsung. BPOM dan instansi kesehatan terkait juga perlu menelusuri legalitas sumber pasokan serta tata cara penyaluran obat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam investigasi, termasuk Polsek Mauk, Polresta Tangerang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Madhawi
Editor: Redaksi
Sumber: Hasil investigasi lapangan dan keterangan Ketua GNB Provinsi Banten.
![]()

