Warisan Saham La Tulipe Dipersoalkan, PT Rembaka Digugat

Metropolitanin8.com – Sidoarjo – Sengketa kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan kosmetik PT Rembaka, produsen merek La Tulipe yang dipimpin Kuncoro Tanudirjo, kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Prabowo Handojo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait klaim hak waris saham peninggalan mendiang ayahnya, Prof. Indro Handojo, yang disebut sebagai salah satu pendiri perusahaan tersebut.

Gugatan perdata dengan nomor perkara 202/Pdt.G/2026/PN SDA itu didaftarkan pada 18 Mei 2026 melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Yustitia Indonesia, Malang, Selasa (17/11/2026).

Perkara ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut klaim kepemilikan saham keluarga, tetapi juga mempertanyakan proses perubahan anggaran dasar dan pengambilan keputusan perusahaan selama bertahun-tahun yang menurut penggugat berlangsung tanpa keterlibatannya sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak waris.

Dalam dalil gugatannya, Prabowo Handojo menyebut PT Rembaka pada awal pendiriannya sekitar dekade 1980-an merupakan usaha yang dibangun oleh dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 50 persen.

Setelah Prof. Indro Handojo meninggal dunia pada 4 Januari 2011, disebutkan telah dibuat akta pembagian harta bersama oleh Notaris Bambang Santoso. Dalam dokumen tersebut, menurut dalil penggugat, terdapat bagian saham yang menjadi hak waris Prabowo Handojo.

Persoalan kemudian muncul ketika penggugat mendalilkan bahwa sejak 2011 hingga 2026 telah terjadi sekitar sepuluh kali perubahan anggaran dasar maupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa melibatkan dirinya sebagai ahli waris yang disebut dalam akta tersebut.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu pokok sengketa dan kini dimintakan pemeriksaan serta penilaian oleh majelis hakim PN Sidoarjo.

Melalui gugatannya, Prabowo Handojo meminta pengadilan menetapkan hak kepemilikan saham serta kedudukannya dalam PT Rembaka.

Selain itu, penggugat juga meminta agar perusahaan diperintahkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Tidak berhenti di situ, penggugat turut meminta pembatalan seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan dalam rentang 2011 hingga 2026, sepanjang sebagaimana dimohonkan dalam petitum gugatan.

Penggugat juga meminta agar sejumlah dokumen perusahaan dapat dibuka untuk diperiksa, antara lain akta pendirian, daftar pemegang saham, laporan keuangan, serta notulen RUPS.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang sedang diperiksa bukan semata-mata mengenai klaim warisan, melainkan juga menyangkut transparansi dokumen dan keabsahan proses pengambilan keputusan korporasi.

Dalam perkara ini, Notaris Bambang Santoso yang disebut membuat akta pembagian harta bersama sekaligus akta-akta perubahan perusahaan turut dicantumkan sebagai pihak turut tergugat.

Keterlibatan notaris tersebut menjadi bagian dari persoalan yang dimintakan pemeriksaan dalam gugatan, khususnya berkaitan dengan dokumen dan rangkaian perubahan perusahaan yang dipersoalkan penggugat.

Namun, pencantuman seseorang sebagai turut tergugat tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian mengenai tindakan dan tanggung jawab masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti serta fakta persidangan.

Selain sengketa kepemilikan saham, dalam persidangan juga disebut muncul keterangan saksi mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan lama yang dipersoalkan terkait pembayaran pesangon.

Keterangan tersebut menjadi isu lain yang muncul dalam proses persidangan. Meski demikian, persoalan ketenagakerjaan itu perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak serta-merta dianggap sebagai pokok gugatan utama sebelum dipastikan melalui dokumen perkara dan pemeriksaan persidangan.

Hingga berita ini disusun, tim redaksi telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada manajemen PT Rembaka, kuasa hukum pihak tergugat, serta Notaris Bambang Santoso untuk memperoleh tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan penggugat.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari pihak-pihak tersebut belum diterima.

Redaksi Metropolitanin8.com tetap membuka ruang klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar pemberitaan mengenai perkara ini berlangsung berimbang dan tidak merugikan pihak mana pun.

Perkara ini selanjutnya menjadi perhatian publik karena menyangkut sengketa hak waris, kepemilikan saham, tata kelola perusahaan, serta kepastian hukum atas dokumen korporasi.

Catatan Redaksi: Seluruh uraian mengenai kepemilikan saham, perubahan anggaran dasar, dan dugaan persoalan lainnya dalam pemberitaan ini bersumber dari dalil gugatan serta keterangan yang disampaikan penggugat. Perkara masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seluruh dalil tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti.

Penulis: Eka & Tim
Editor: Redaksi Metropolitanin8.com
Sumber: Berkas gugatan dan keterangan pihak penggugat

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *