Metropolitanin8.com – Kab. Manggarai Timur – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya objektivitas data dalam penanganan darurat dan pemulihan pascagempa Flores.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Percepatan Penanganan Darurat Bencana Gempa Flores di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis (10/9/2026).
“Jangan sampai ada data yang dimainkan karena pilihan politik, SARA, atau alasan lainnya. Data harus objektif,” tegas Melki.
Rapat tersebut membahas penuntasan masa tanggap darurat sekaligus langkah pemulihan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, Ketua DPRD Manggarai Timur Salesius Medi, pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gubernur Melki meminta seluruh data kerusakan akibat gempa segera dikonsolidasikan dan difinalisasi. Pendataan, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada masyarakat maupun fasilitas terdampak yang terlewat.
“Apakah masih ada daerah yang belum tersentuh atau kurang mendapatkan bantuan? Data harus kita konsolidasikan dengan baik. Yang tidak masuk dalam indikator tertentu pun harus tetap kita catat,” ujarnya.
Pendataan mencakup rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, air minum, hingga sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta ekonomi produktif masyarakat.
Bupati Manggarai Timur Andreas Agas melaporkan proses verifikasi bersama tim teknis dan BNPB telah mencapai sekitar 40 persen.
Data rumah terdampak telah disusun secara by name by address dan dilengkapi dokumentasi visual. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan terhadap kerusakan infrastruktur, termasuk 316 SMP yang sedang dalam proses survei.
Dalam rapat tersebut, BNPB menyatakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak akan segera dimulai.
Untuk tahap pertama, sekitar 1.000 unit huntara disiapkan dengan prioritas pembangunan di sekitar lokasi rumah warga terdampak.
“Tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi karena kondisi di lapangan mendesak. Kalau bisa hari ini juga kita mulai,” kata Riswandi, perwakilan BNPB.
BNPB juga akan mendampingi pembangunan hunian tetap serta penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur Melki meminta seluruh proses dipercepat mengingat masyarakat mulai menghadapi musim penghujan.
“Sistem pendataan kita sudah bagus, by name by address dan visualisasi. Jangan lama-lama. Kalau kurang orang, kita perkuat. Kita berkejar dengan waktu,” tegasnya.
Menurut Melki, penyusunan R3P harus menjadi pijakan untuk membangun kembali Flores pascagempa dengan perencanaan yang lebih baik.
“Flores seperti apa yang kita mau bangun setelah gempa? Semua pembangunan harus sesuai grand design dan potensi tiap daerah di Flores,” ujarnya.
Ia menegaskan rehabilitasi tidak boleh hanya berfokus pada kerusakan rumah warga. Pemulihan berbagai sektor kehidupan masyarakat juga harus menjadi bagian dari perencanaan pascabencana.
“Bencana ini bukan hanya soal BNPB. Semua kerusakan langsung maupun tidak langsung harus masuk dalam R3P, terutama pemulihan ekonomi rakyat,” katanya.
Pemprov NTT mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih padi, jagung, hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen.
Perbaikan irigasi juga menjadi salah satu prioritas mengingat Manggarai Timur merupakan salah satu wilayah yang berperan dalam produksi pangan di NTT.
Di sektor kelautan dan perikanan, data nelayan terdampak akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten. Sementara bagi pelaku UMKM, Pemprov NTT berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan terkait relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan keringanan.
Pemprov NTT juga memberikan kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 75 persen bagi wilayah terdampak dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan 1.500 paket pasar murah gratis untuk masyarakat Manggarai Timur.
Selain percepatan penanganan fisik dan ekonomi, Gubernur Melki juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik dalam situasi bencana.
Ia meminta pemerintah, media, aparat, tokoh masyarakat dan seluruh elemen terkait bersama-sama menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Perang melawan hoaks ini penting dan berat. Kita mesti melibatkan berbagai pihak untuk meluruskan informasi yang tidak benar,” katanya.
Menurutnya, informasi yang akurat diperlukan agar masyarakat tidak semakin cemas dan dapat kembali beradaptasi dengan kondisi normal setelah bencana.
Seluruh data kerusakan ditargetkan segera difinalisasi sehingga sebelum Oktober 2026, usulan penanganan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Percepatan pendataan dan koordinasi lintas sektor diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memastikan bantuan serta program pemulihan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Penulis: Florianus Fendi
Editor: Pamungkas
Sumber: Pemprov Nusa Tenggara Timur
