PBG Bangunan Samping Disbudpar Dipertanyakan, Boyke Belum Menjawab

Metropolitanin8.com – Tangerang – Pembangunan sebuah bangunan di samping Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang menjadi sorotan. Bangunan yang disebut-sebut akan difungsikan sebagai ruang tunggu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan paket pekerjaan, sumber anggaran, hingga pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan informasi di lokasi, seorang petugas keamanan menyebut bangunan tersebut diperuntukkan sebagai ruang tunggu. Namun, papan informasi pekerjaan yang ditemukan di bagian belakang lokasi justru mencantumkan kegiatan “Rehabilitasi Ruang Sekretariat”.

Perbedaan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan ruang tunggu itu merupakan bagian dari paket rehabilitasi ruang sekretariat atau justru pekerjaan yang berdiri sendiri?

Jika merupakan pekerjaan terpisah, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai nama paket pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana, serta dasar pelaksanaan pengadaannya.

Saat dikonfirmasi mengenai papan informasi tersebut, Eko selaku pelaksana menyebut bahwa papan berada di bagian belakang. Namun, keterangan itu belum menjawab apakah pembangunan ruang tunggu masuk dalam paket pekerjaan yang tercantum atau memiliki dasar pengadaan tersendiri.

Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut posisi papan informasi proyek. Hal yang lebih mendasar adalah kejelasan status pekerjaan dan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung di lingkungan kantor pemerintahan.

Bangunan tersebut diduga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, status tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Disbudpar maupun instansi teknis yang berwenang.

PBG merupakan persetujuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berkaitan dengan kelaikan bangunan sebelum dimanfaatkan sesuai fungsi yang ditetapkan.

Dengan demikian, kejelasan dokumen PBG dan pemenuhan persyaratan SLF menjadi hal penting yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama apabila bangunan tersebut nantinya digunakan untuk menunjang pelayanan di lingkungan kantor pemerintahan.

Ketentuan mengenai bangunan gedung mengatur adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran persyaratan penyelenggaraan bangunan. Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap, pembekuan maupun pencabutan PBG dan SLF, hingga perintah pembongkaran sesuai ketentuan dan jenis pelanggarannya.

Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 46 UU Bangunan Gedung juga telah mengalami perubahan. Ancaman pidananya tidak serta-merta berlaku hanya karena suatu bangunan diduga belum memiliki PBG. Ketentuan tersebut mengatur ancaman berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yakni kerugian harta benda orang lain, kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, hingga hilangnya nyawa seseorang.

Dalam kondisi tertentu, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun berlaku apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Karena itu, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan unsur dan akibat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Atas dasar itu, status pembangunan di samping Kantor Disbudpar Kota Tangerang perlu diperjelas melalui pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari instansi berwenang. Publik juga perlu mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut serta dasar pelaksanaan pembangunannya.

Untuk memperoleh kepastian dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Boyke Urif Hermawan, S.I.Kom., telah dikonfirmasi melalui WhatsApp pada 27 Oktober 2026.

Redaksi menyampaikan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah pembangunan ruang tunggu tersebut merupakan satu paket dengan rehabilitasi ruang sekretariat atau pekerjaan terpisah.

Apabila merupakan pekerjaan tersendiri, redaksi juga meminta penjelasan mengenai nama pekerjaan, nilai anggaran, sumber anggaran, pelaksana, serta status PBG bangunan tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, Boyke Urif Hermawan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan.

Redaksi tetap membuka ruang bagi Boyke Urif Hermawan maupun pihak Disbudpar Kota Tangerang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Apabila terdapat dokumen PBG atau keterangan bahwa pekerjaan tersebut telah memenuhi ketentuan, informasi itu penting disampaikan agar persoalan ini menjadi terang.

Publik berhak mengetahui bangunan apa yang sedang dikerjakan, berapa anggaran yang digunakan, siapa pelaksananya, serta apakah seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi.

Sebab, pembangunan di lingkungan kantor pemerintahan semestinya mengedepankan transparansi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan tertib administrasi. Kejelasan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Penulis: Yuli Amran
Editor: Redaksi metropolitanin8.com
Sumber: Hasil penelusuran lapangan dan konfirmasi redaksi.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *