KOTA TANGERANG – Sikap diam pejabat publik ketika dimintai klarifikasi mengenai penggunaan anggaran negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, khususnya terkait anggaran pemeliharaan armada truk pengangkut sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Yudi, dan Kabid DLH, Iwan, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi mengenai penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional DLH.
Konfirmasi kepada Kabid Iwan dikirim pada Kamis, 5 November 2026, pukul 14.28 WIB. Sementara kepada Kepala DLH, Yudi, dikirim pada hari yang sama pukul 14.37 WIB.
Konfirmasi tersebut menyangkut persoalan penting, yakni penggunaan uang rakyat yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
Sejumlah hal yang dimintakan penjelasan meliputi total anggaran pemeliharaan armada truk sampah tahun anggaran 2025 dan 2026, jumlah kendaraan yang dimiliki DLH, jumlah armada yang masih beroperasi maupun mengalami kerusakan, serta bagaimana realisasi perawatan kendaraan tersebut.
Termasuk biaya servis rutin, penggantian oli, pembelian suku cadang, perbaikan mesin, bengkel yang menangani pemeliharaan, pengadaan dan penggantian ban, hingga ke mana ban bekas hasil penggantian disalurkan.
UANG RAKYAT HARUS JELAS PERTANGGUNGJAWABANNYA
Anggaran pemeliharaan armada truk sampah bukan sekadar angka dalam dokumen administrasi.
Di dalamnya terdapat uang publik yang bersumber dari keuangan daerah dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Masyarakat, termasuk wajib pajak, berhak mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Jika anggaran pemeliharaan telah dialokasikan, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana kondisi armada, pekerjaan perawatan apa saja yang dilakukan, berapa biaya yang dikeluarkan, siapa pelaksananya, serta apakah hasil pekerjaan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.
Jangan sampai terdapat perbedaan antara realisasi anggaran dengan pekerjaan pemeliharaan yang benar-benar dilaksanakan.
Transparansi bukan pilihan bagi pejabat publik. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab atas pengelolaan uang negara.
UU TIPIKOR: JIKA ANGGARAN DISELEWENGKAN, ANCAMAN PENJARA HINGGA 20 TAHUN MENANTI
Persoalan anggaran pemeliharaan armada tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Ketentuan pemberantasan korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, ketentuan korupsi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
1. Pasal 603 KUHP
Mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ancaman pidananya:
Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.
Denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
2. Pasal 604 KUHP
Mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ancaman pidananya:
Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.
Denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pekerjaan pemeliharaan fiktif, penggelembungan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan, atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Dengan demikian, penggunaan anggaran pemeliharaan armada DLH harus dapat dibuktikan melalui dokumen perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga laporan pertanggungjawaban.
Uang negara tidak boleh menjadi ruang gelap yang sulit diperiksa. Jika ditemukan penyimpangan dan unsur pidananya terpenuhi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang jabatan.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BUKAN SEKADAR SLOGAN
Selain ketentuan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan informasi.
Pasal 52 UU KIP mengatur ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib disediakan atau diberikan sesuai undang-undang, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas. Penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional merupakan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
WALI KOTA DIMINTA TURUN TANGAN, EVALUASI JANGAN HANYA FORMALITAS
Atas persoalan tersebut, Wali Kota Tangerang diminta melakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan DLH, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran pemeliharaan armada dan tanggung jawab pejabat dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
Apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin, atau ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab jabatan, tindakan administratif harus dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mutasi atau pencopotan jabatan apabila memenuhi dasar hukumnya.
Jabatan publik bukan tameng untuk menghindari pertanyaan masyarakat.
Pejabat yang mengelola anggaran daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara.
Jika tanggung jawab jabatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, evaluasi terhadap posisi dan kewenangan pejabat terkait patut menjadi perhatian Wali Kota.
LIMA PERTANYAAN YANG MASIH MENUNGGU JAWABAN DLH
Berapa total anggaran pemeliharaan armada truk sampah DLH Kota Tangerang untuk tahun anggaran 2025 dan 2026?
Berapa jumlah seluruh armada dan berapa unit yang saat ini masih beroperasi, rusak, atau tidak layak jalan?
Bengkel mana saja yang menangani pemeliharaan kendaraan dan bagaimana mekanisme penunjukan serta pembayaran pekerjaannya?
Bagaimana pertanggungjawaban pengadaan suku cadang, oli, perbaikan mesin, dan penggantian ban kendaraan operasional?
Siapa yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kesesuaian antara anggaran yang dibayarkan dengan pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan?
Pertanyaan tersebut bukan untuk dihindari, melainkan harus dijawab secara terbuka karena menyangkut penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi kepada Kepala DLH Kota Tangerang, Yudi, dan Kabid Iwan belum memperoleh tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada kedua pejabat tersebut. Namun, kepentingan publik atas transparansi penggunaan anggaran tidak boleh berhenti hanya karena pertanyaan media belum mendapatkan jawaban. ( Yuli Amran )

