Enam Tahun Bisnis Internet di Wonoayu, Legalitas dan Pengawasan Dipertanyakan

Metropolitanin8.com – Sidoarjo – Aktivitas usaha distribusi layanan internet berbasis komunitas atau yang dikenal dengan istilah RT/RW Net di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan. Usaha yang disebut warga telah beroperasi sekitar enam tahun itu diduga belum menunjukkan kelengkapan perizinan kepada pengurus lingkungan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legalitas dan pengawasannya.

Berdasarkan penelusuran di lapangan dan keterangan sejumlah warga, jaringan kabel internet terlihat terpasang di sejumlah gang permukiman. Warga juga menyebut usaha tersebut telah menjangkau lebih dari 100 titik pelanggan dengan tarif sekitar Rp100 ribu per titik setiap bulan.

Jika keterangan mengenai jumlah pelanggan dan tarif tersebut benar, aktivitas usaha ini memiliki nilai transaksi yang patut mendapat perhatian. Namun, jumlah pelanggan, omzet, serta status perizinan masih perlu diverifikasi melalui data pengelola dan instansi terkait.

Sejumlah warga juga mengeluhkan pemasangan kabel yang dinilai kurang tertata. Salah seorang warga perempuan bahkan mengaku merasa tidak nyaman dengan cara pemasangan kabel di sekitar rumahnya. Keluhan tersebut menambah persoalan yang perlu diklarifikasi, terutama terkait tata cara pemasangan jaringan dan penghormatan terhadap kenyamanan penghuni rumah.

Dari informasi yang dihimpun, usaha tersebut dikelola oleh seseorang bernama Sandy. Saat dikonfirmasi wartawan Berita Keadilan, Sandy membenarkan aktivitas usaha internet tersebut. Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen perizinan, dokumen yang dimaksud belum dapat diperlihatkan kepada wartawan.

Keterangan serupa disampaikan seseorang bernama Pendik, yang mengaku sebagai kakak Sandy dan dikenal dengan sebutan Mbah Surip. Dalam percakapan terkait legalitas usaha, ia menyebut Sandy memiliki izin, tetapi dokumen tersebut belum dapat ditunjukkan. Sementara itu, seorang pihak lain yang disebut sebagai rekan Pendik menyampaikan bahwa proses perizinan masih berjalan.

Keterangan tersebut belum cukup untuk memastikan apakah usaha itu telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Status dokumen dan bentuk kegiatan usaha perlu dikonfirmasi langsung kepada instansi yang berwenang.

Keluhan mengenai transparansi legalitas juga disampaikan Yusnaini, istri Ketua RT setempat, Sulaiman. Menurutnya, usaha tersebut telah berjalan cukup lama, tetapi pengurus lingkungan belum pernah menerima bukti perizinan meskipun telah beberapa kali menanyakannya, Rabu (11/11/2026).

“Sudah lama dia punya usaha itu. Sudah enam tahunan berjalan. Gimana ya, dikatakan provider legal tapi tidak pernah menunjukkan kepada pengurus RT-RW, hanya bilang ada. Dikatakan ilegal, kenyataannya suami saya sebagai ketua RT dia pernah beberapa kali tanya soal izinnya ya tidak dikasih buktinya. Begitu juga kepada pengurus juga tidak dikasih buktinya,” ujar Yusnaini.

Ia juga menyampaikan bahwa hubungan sosial pengelola dengan lingkungan sekitar menjadi salah satu hal yang dikeluhkan warga.

“Dia itu gak pernah semrawung dengan warga sekitar lingkungannya. Dia selama ini juga tidak pernah memberikan kontribusi nyumbang untuk kegiatan RT dan RW,” tambahnya.

Di sisi lain, persoalan legalitas usaha distribusi internet perlu dilihat berdasarkan ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi. Pakar hukum telekomunikasi sekaligus advokat senior, Dr. (c) Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menilai kegiatan pendistribusian kembali layanan telekomunikasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan dapat menimbulkan persoalan hukum dan persaingan usaha.

“Operator resmi diwajibkan memenuhi regulasi ketat, membayar pajak, serta Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi. Sementara jaringan ilegal beroperasi bebas tanpa pengawasan standar dan merugikan penerimaan negara,” ujar Rikha.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah mengalami perubahan melalui ketentuan Cipta Kerja. Pasal 11 mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Pasal 47 UU Telekomunikasi mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta. Penerapan ketentuan tersebut tetap bergantung pada pembuktian unsur pelanggaran dan klasifikasi kegiatan usaha yang dijalankan.

Dengan demikian, perlu dipastikan apakah kegiatan yang dilakukan di Wonoayu merupakan penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang wajib memenuhi perizinan tertentu, atau bentuk kerja sama distribusi layanan dengan penyelenggara yang telah memiliki izin.

Selain aspek perizinan, penataan kabel, keselamatan instalasi, perlindungan konsumen, serta kejelasan tanggung jawab pengelola jaringan juga perlu menjadi perhatian.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari instansi berwenang mengenai status perizinan usaha tersebut. Redaksi juga masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Sandy terkait dokumen perizinan, kerja sama dengan penyedia layanan internet, jumlah pelanggan, dan mekanisme distribusi jaringan yang dijalankan.

Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi pengawas telekomunikasi diharapkan dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangannya agar persoalan ini memperoleh kejelasan.

Penulis: Eka Aristiya Juni Artomo
Editor: Redaksi

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *