Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Proyek rehabilitasi jalan lingkungan di RT 04 RW 07, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, tepatnya di kawasan Jalan Lingkar, Jalan Alfa III, menuai sorotan dan keluhan masyarakat. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Arka Solusi Konstruksi dengan nilai anggaran Rp149 juta tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan teknis, mulai dari kondisi material agregat yang terlihat berlumpur, dugaan penggunaan konblok bekas sebagai bagian amparan, hingga bekisting yang diduga menggunakan material bekas, Rabu (11/11/2026).
Temuan visual dan keterangan warga di lapangan memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan serta kesesuaian metode konstruksi dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana jalan tersebut terlihat setelah selesai dicor, melainkan bagaimana proses pengerjaannya sejak tahap persiapan. Sebab, kualitas konstruksi jalan sangat ditentukan oleh kondisi lapisan dasar, jenis material, pemadatan, ketebalan, serta mutu beton yang digunakan.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media, kondisi material di bagian pinggiran pekerjaan memperlihatkan lapisan agregat yang tampak sangat tipis dan diduga bercampur material menyerupai lumpur. Selain itu, dokumentasi lapangan juga memperlihatkan adanya konblok bekas yang diduga dimanfaatkan sebagai bagian dari amparan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah material dan tahapan persiapan tersebut memang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan?
Salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pekerjaan yang dinilai kurang memperhatikan kualitas material.
“Masa agregatnya begitu, Bang, seperti lumpur. Memangnya boleh konblok langsung ditimpa coran? Saya rasa pekerjaan seperti ini tidak akan bertahan lama kalau kualitas materialnya memang seperti itu,” ungkap warga.
Keluhan tersebut bukan persoalan sepele. Apabila lapisan dasar tidak dipersiapkan sesuai perencanaan teknis, kondisi itu berpotensi memengaruhi daya dukung dan ketahanan konstruksi jalan.
Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan terhadap material, ketebalan, pemadatan, serta dokumen spesifikasi teknis proyek.
Sorotan semakin menguat setelah warga membandingkan pekerjaan di Jalan Alfa dengan pekerjaan di kawasan Jalan Beta yang disebut menggunakan material split sebagai lapisan dasar.
Dalam wawancara dengan awak media, warga mempertanyakan perbedaan metode pengerjaan tersebut, terlebih mereka menyebut nilai anggaran kedua pekerjaan hampir serupa.
“Enggak ada amparan splitnya,” ungkap warga saat menjelaskan kondisi pekerjaan di Jalan Alfa.
Warga juga menyampaikan bahwa mereka pernah mendengar penjelasan dari seseorang yang disebut berasal dari pihak PU bahwa pekerjaan tersebut memiliki kesamaan. Namun, kondisi pelaksanaan di lapangan justru dinilai berbeda.
Jika memang spesifikasi dan nilai pekerjaan hampir serupa, apa dasar teknis yang membuat metode pelaksanaannya berbeda?
Pertanyaan ini seharusnya tidak sulit dijawab oleh Dinas PUPR. Perbedaan metode bisa saja dibenarkan apabila didukung desain dan spesifikasi teknis yang berbeda. Akan tetapi, jika pekerjaan memiliki persyaratan yang sama, kesesuaiannya harus dapat dibuktikan melalui dokumen kontrak dan pemeriksaan lapangan.
Di tengah munculnya berbagai pertanyaan tersebut, awak media berupaya meminta keterangan langsung kepada pihak pelaksana proyek guna memperoleh penjelasan mengenai material, metode pengerjaan, dan dugaan penggunaan material bekas.
Namun, pihak pelaksana yang hendak dimintai wawancara tidak memberikan respons. Alih-alih menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian warga, yang bersangkutan justru langsung meninggalkan lokasi.
Sikap tersebut membuat upaya konfirmasi langsung kepada pelaksana belum membuahkan hasil.
Padahal, kesempatan wawancara tersebut diberikan agar pihak kontraktor dapat menjelaskan kondisi pekerjaan dari sudut pandangnya, sekaligus memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tidak memberikan keterangan bukan berarti otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika pekerjaan menggunakan uang publik mulai dipertanyakan, keterbukaan pelaksana menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Proyek pemerintah bukan ruang tertutup yang kebal dari pengawasan publik. Setiap pekerjaan yang dibiayai uang rakyat harus siap diperiksa, dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan.
Dengan nilai proyek Rp149.000.000, berdasarkan informasi papan proyek, rehabilitasi jalan lingkungan tersebut berada di bawah penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, dilaksanakan oleh CV Arka Solusi Konstruksi dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender pada Tahun Anggaran 2026.
Atas berbagai persoalan yang muncul, DPUPR Kota Tangerang diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif kontraktor, tetapi segera melakukan pemeriksaan teknis secara langsung.
Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian material agregat, kondisi lapisan dasar, dugaan penggunaan konblok bekas, kelayakan bekisting, ketebalan konstruksi, mutu beton, serta metode pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
Dinas PUPR juga perlu membuka penjelasan mengenai apakah penggunaan split memang menjadi persyaratan dalam pekerjaan tersebut atau terdapat metode konstruksi lain yang dibenarkan secara teknis.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi dan tindakan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Jangan sampai pengawasan hanya terlihat ketika proyek dimulai dan papan anggaran dipasang, tetapi justru melemah ketika kualitas pekerjaan dipertanyakan masyarakat.
Pembangunan jalan lingkungan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan permukaan beton yang tampak selesai secara kasatmata.
Masyarakat tidak meminta pembangunan yang mewah. Mereka hanya menginginkan pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi, dan sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Apabila dugaan penggunaan material yang tidak sesuai benar terjadi, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius. Sebaliknya, apabila seluruh tahapan telah sesuai spesifikasi, pihak pelaksana dan PUPR harus membuktikannya melalui dokumen serta pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Metropolitanin8.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mengawal penggunaan anggaran publik.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari CV Arka Solusi Konstruksi maupun DPUPR Kota Tangerang mengenai dugaan ketidaksesuaian material dan metode pengerjaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Jangan sampai Rp149 juta uang publik hanya menghasilkan jalan yang terlihat bagus di permukaan, tetapi menyisakan tanda tanya besar di balik kualitas konstruksinya. (PP & Tim)
![]()

