Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Komite Aksi Buruh Kota Tangerang (KABUT) menyerahkan hasil survei pasar terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada DPRD Kota Tangerang, Rabu (18/11/2026). Penyerahan data tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perjuangan buruh dalam mendorong kenaikan upah berdasarkan kondisi riil harga kebutuhan pokok.
Hasil survei diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Tangerang, Saeful Millah. Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus dialog mengenai kondisi ekonomi pekerja dan pentingnya data KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan.
KABUT menegaskan bahwa survei pasar dilakukan untuk menggambarkan kebutuhan hidup masyarakat secara nyata. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging ayam, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya, menjadi perhatian dalam pengumpulan data tersebut.
Bagi kalangan buruh, hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kebutuhan hidup pekerja di tengah perubahan harga barang dan jasa.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Saeful Millah, menyambut baik penyampaian aspirasi dan data hasil survei KHL dari kalangan buruh.
Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga yang terbuka terhadap kritik, masukan, serta aspirasi masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. DPRD harus mampu menjadi wadah yang menampung, memperjuangkan, sekaligus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai,” ungkap Saeful Millah.
Ia juga mendorong seluruh anggota DPRD untuk membangun komunikasi aktif dan berkelanjutan dengan masyarakat. Aspirasi yang telah diterima, menurutnya, perlu dikawal agar memperoleh perhatian dari instansi terkait.
Terkait hasil survei KHL, Saeful menekankan pentingnya data yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat secara faktual. Harga telur, daging ayam, beras, dan komoditas kebutuhan pokok lainnya dinilai perlu menjadi bagian dari bahan pembahasan.
Data tersebut diharapkan dapat dikomunikasikan dengan instansi terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pembahasan mengenai kebutuhan hidup masyarakat dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan data.
Sementara itu, perwakilan Serikat FSPGI, Anwar Sanusi, mendesak DPRD Kota Tangerang agar tidak berhenti pada penerimaan dokumen survei, tetapi turut mengawal aspirasi buruh dalam pembahasan kebijakan kenaikan upah.
Menurut Anwar, kenaikan upah bukan sekadar persoalan angka, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ia menilai hasil survei KHL yang telah disampaikan KABUT harus menjadi bahan pertimbangan serius dalam pembahasan pengupahan, terutama untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang benar-benar dihadapi para pekerja.
“Harapan kami, DPRD Kota Tangerang segera merealisasikan tuntutan kenaikan upah buruh. Hasil survei kebutuhan hidup layak ini harus menjadi bahan pertimbangan serius, sehingga kebijakan upah nantinya benar-benar memperhatikan kondisi riil pekerja,” tegas Anwar.
Anwar berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan komunikasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait agar aspirasi kenaikan upah memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Penyerahan hasil survei KHL oleh KABUT menjadi bagian dari upaya kalangan buruh memperjuangkan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kebutuhan hidup pekerja.
Buruh berharap data lapangan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam proses penentuan kebijakan upah.
Di sisi lain, komitmen DPRD untuk menampung dan mengawal aspirasi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan melalui komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Kini, perhatian buruh tertuju pada tindak lanjut atas hasil survei tersebut. Mereka berharap perjuangan kenaikan upah di Kota Tangerang tidak berhenti di meja pertemuan, melainkan berlanjut dalam pembahasan dan kebijakan yang memperhatikan kondisi riil kehidupan pekerja.
Penulis: PP
Editor: Redaksi Metropolitanin8.com
Sumber: KABUT, FSPGI, dan keterangan Ketua DPRD Kota Tangerang
![]()

