Metropolitanin8.com – Kupang, NTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Fokus tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat memaparkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (19/10/2026).
Dalam rancangan anggaran tersebut, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,21 triliun, dengan target PAD sebesar Rp2,4 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp2,81 triliun.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,97 triliun. Pemerintah provinsi juga menyampaikan proyeksi surplus anggaran sebesar Rp238,48 miliar.
Target tersebut menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu agenda penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah provinsi diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Gubernur Melki menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan kebutuhan penting untuk mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di NTT.
“Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” tegas Melki dalam nota keuangannya.
Menurut paparan tersebut, struktur pendapatan NTT masih ditopang secara signifikan oleh transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperluas sumber pendapatan yang dapat dikelola secara mandiri.
Penguatan PAD diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga melalui perbaikan sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pelayanan yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat.
Untuk mendukung pencapaian target PAD 2027, Pemprov NTT menyiapkan empat langkah strategis.
Pertama, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang dapat dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan pelayanan.
Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Keempat, memperkuat kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kinerja.
Keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk kemampuan pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan, memperbaiki sistem administrasi, dan memastikan pengelolaan pendapatan berjalan akuntabel.
RAPBD 2027 disusun dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian”.
Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan, yaitu:
- Peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia.
- Transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal.
- Penguatan ketahanan lingkungan.
Kelima prioritas tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah NTT.
Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan sektor swasta. Koordinasi tersebut diperlukan agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan tumpang tindih pembiayaan.
Pada akhir rapat paripurna, Gubernur Melki secara resmi menyerahkan dokumen RAPBD 2027 kepada Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni, untuk dibahas lebih lanjut bersama legislatif.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan rancangan anggaran sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Gubernur turut didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT, para asisten sekretaris daerah, staf ahli, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTT.
Pemerintah Provinsi NTT berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Namun, pencapaian target tersebut akan ditentukan oleh kualitas perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, realisasi penerimaan daerah, serta pengawasan selama pelaksanaan program.
Penulis: Florianus Fendi
Editor: Redaksi
Sumber: Materi Pengantar Nota Keuangan RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027
