Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Anggaran pengadaan jasa outsourcing pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp8.644.970.000 atau sekitar Rp8,64 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk delapan paket pengadaan yang mencakup tenaga kebersihan, petugas keamanan, hingga tenaga administrasi pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), Kamis (19/11/2026).
Besarnya anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Mulai dari berapa jumlah tenaga kerja yang dibiayai, berapa sekolah yang menjadi lokasi penempatan, siapa penyedia jasa, hingga bagaimana mekanisme pengawasan terhadap realisasi kontrak.
Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang tercatat diperbarui pada 26 Oktober 2026, delapan paket pengadaan tersebut menggunakan metode E-Purchasing.
Berikut rincian paket pengadaan beserta nilai anggaran yang tercantum dalam data SiRUP LKPP:
- Belanja Jasa Tenaga Outsourcing: Rp163.440.000
- Petugas Kebersihan SD: Rp1.120.000.000
- Tenaga Administrasi SMP: Rp674.190.000
- Petugas Kebersihan SMP: Rp599.200.000
- Petugas Keamanan SMP: Rp824.010.000
- Tenaga Administrasi Outsourcing/Layanan Operasional Jenjang SD: Rp898.920.000
- Petugas Keamanan/Pengelola Umum Operasional Outsourcing Jenjang SD: Rp3.820.410.000
- Tenaga Outsourcing Administrasi Jenjang SMP: Rp544.800.000
Total anggaran: Rp8.644.970.000.
Dari delapan paket tersebut, alokasi terbesar berada pada pengadaan Petugas Keamanan/Pengelola Umum Operasional Outsourcing Jenjang SD, dengan nilai mencapai Rp3.820.410.000.
Angka tersebut patut mendapat perhatian publik. Sebab, tanpa penjelasan mengenai jumlah personel, masa kerja, lokasi penempatan, serta komponen biaya, masyarakat belum dapat mengetahui secara utuh bagaimana nilai anggaran miliaran rupiah tersebut dihitung.
Paket pengadaan keamanan dan pengelola umum operasional outsourcing jenjang SD menjadi salah satu poin yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci dari Disdik Kota Tangerang.
Dengan alokasi Rp3,82 miliar, publik berhak mengetahui berapa jumlah petugas yang akan ditempatkan, berapa sekolah yang memperoleh layanan, berapa lama masa kontraknya, serta berapa biaya yang dialokasikan untuk setiap personel.
Apakah seluruh kebutuhan tenaga tersebut telah dihitung berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing sekolah? Bagaimana pula perhitungan biaya jasa penyedia, upah tenaga kerja, dan komponen operasional lainnya?
Pertanyaan serupa juga patut dijelaskan pada paket petugas kebersihan SD senilai Rp1,12 miliar dan petugas keamanan SMP senilai Rp824,01 juta.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat membandingkan antara besaran anggaran yang direncanakan dengan kebutuhan riil pelayanan di lingkungan sekolah.
Sorotan lainnya tertuju pada pengadaan tenaga administrasi outsourcing untuk jenjang SD dan SMP.
Jika kedua paket tersebut digabungkan, nilai anggarannya mencapai Rp2.117.910.000 atau lebih dari Rp2,1 miliar.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan kebutuhan penjelasan mengenai jumlah tenaga administrasi yang direkrut, pembagian penempatan, beban kerja, serta keluaran pekerjaan yang menjadi kewajiban penyedia jasa.
Jangan sampai besarnya anggaran hanya terlihat dalam dokumen perencanaan, sementara publik tidak memperoleh gambaran mengenai hasil pekerjaan dan manfaat konkret yang diterima sekolah.
Seluruh paket tersebut tercatat menggunakan metode E-Purchasing. Namun, informasi mengenai metode pengadaan saja belum cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan.
Publik juga perlu mengetahui identitas penyedia jasa, nilai transaksi, spesifikasi layanan, jangka waktu kontrak, kewajiban penyedia, serta mekanisme evaluasi pekerjaan.
Pengawasan juga menjadi aspek penting. Disdik perlu menjelaskan bagaimana memastikan petugas benar-benar bekerja sesuai penempatan, bagaimana pemeriksaan daftar kehadiran dilakukan, dan bagaimana pembayaran kepada penyedia disesuaikan dengan realisasi layanan.
Sebab, anggaran yang tercantum dalam SiRUP merupakan informasi perencanaan pengadaan dan tidak serta-merta menunjukkan nilai pembayaran atau realisasi belanja yang telah dilakukan.
Dengan total alokasi mencapai Rp8,64 miliar, keterbukaan Disdik Kota Tangerang menjadi penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang perlu memberikan penjelasan secara rinci mengenai delapan paket outsourcing tersebut, terutama terkait jumlah tenaga kerja, sekolah penerima layanan, penyedia jasa, perhitungan anggaran, durasi kontrak, hingga sistem pengawasan dan evaluasi.
Sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab antara lain: apakah jumlah personel sudah sesuai kebutuhan sekolah? Apakah perhitungan anggaran telah mempertimbangkan standar upah dan komponen biaya yang berlaku? Bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelayanan pendidikan?
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang publik.
Metropolitanin8.com memandang penjelasan terbuka dari Disdik Kota Tangerang penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi juga memahami bagaimana dana tersebut direncanakan, dibelanjakan, dan diawasi.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Disdik Kota Tangerang maupun pihak penyedia jasa untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Yuli Amran
Editor: Redaksi
Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
![]()

