Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Program “Edu Trip Saba Baduy” yang digelar oleh SMK Negeri 1 Tangerang menuai sorotan tajam dari sejumlah wali murid. Kegiatan yang diklaim sebagai bagian dari program kokurikuler pembelajaran budaya dan pembentukan karakter itu justru dinilai membebani ekonomi orang tua siswa.
Berdasarkan flyer kegiatan yang beredar, program perjalanan ke kawasan Baduy, Lebak-Banten tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026 dengan peserta siswa-siswi kelas X. Namun, yang menjadi perhatian publik bukan hanya kegiatan wisatanya, melainkan dugaan pungutan biaya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan identitas aslinya dan meminta disebut sebagai Keluarga Melati mengaku keberatan atas biaya yang dibebankan kepada siswa, Senin (25/05/2026).
“Sekolah negeri kok malah bikin kegiatan yang memberatkan orang tua? Anak kami diwajibkan bayar Rp375 ribu hanya untuk pergi sehari ke Baduy. Kalau punya dua anak bagaimana? Belum uang jajan dan kebutuhan lain,” keluh perwakilan Keluarga Melati kepada wartawan.
Dari informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut disebut menggunakan sekitar 10 unit big bus. Jika satu bus berkapasitas sekitar 60 kursi, maka total peserta diperkirakan mencapai:
- 10 bus × 60 kursi = 600 peserta
- Jika setiap siswa dikenakan biaya sebesar:
- 600 siswa × Rp375.000 = Rp225.000.000
- Artinya, dana yang diduga terkumpul dari kegiatan tersebut bisa mencapai sekitar Rp225 juta.
Publik kini mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Apakah nominal ratusan juta itu murni untuk kebutuhan transportasi dan kegiatan edukasi? Atau ada komponen lain yang belum dijelaskan secara terbuka kepada wali murid?
Ironisnya, kegiatan itu dilakukan di sekolah negeri yang notabene dibiayai negara melalui dana BOS dan berbagai dukungan pemerintah daerah. Banyak pihak mempertanyakan urgensi kegiatan di luar sekolah dengan biaya tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
Pengamat pendidikan menilai sekolah harus lebih sensitif terhadap kondisi sosial wali murid. Program pembentukan karakter memang penting, namun jangan sampai berubah menjadi ajang komersialisasi berkedok edukasi.
“Kalau sifatnya wajib lalu ada pungutan dengan nominal besar, sekolah harus sangat transparan. Jangan sampai masyarakat menilai ada praktik pembebanan biaya yang tidak proporsional,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Tangerang.
Flyer resmi kegiatan juga mencantumkan slogan “Belajar Budaya, Mengenal Kearifan Lokal, Menumbuhkan Karakter.” Namun di lapangan, sebagian orang tua justru mempertanyakan apakah karakter yang dibangun adalah karakter gotong royong atau justru membiasakan pungutan kepada wali murid.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMK Negeri 1 Tangerang belum memberikan penjelasan resmi terkait rincian penggunaan biaya Rp375 ribu per siswa tersebut, termasuk mekanisme penetapan nominal, vendor transportasi yang digunakan, hingga dasar aturan pungutan terhadap siswa.
Masyarakat kini mendesak adanya keterbukaan dari pihak sekolah serta pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar kegiatan pendidikan tidak berubah menjadi beban ekonomi baru bagi orang tua siswa. (Red)
