Metropolitanin8.cim – Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas.
Salah satu langkah strategisnya adalah menjalin sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan kick-off meeting yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
Acara tersebut menjadi titik awal kerja sama konkret dalam mempercepat upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, khususnya melalui evaluasi sistem, penguatan integritas individu, dan pengendalian risiko internal.
Siapa Saja yang Hadir?
Pertemuan dihadiri langsung oleh jajaran Direksi ASDP, antara lain:
- Direktur Utama ASDP Heru Widodo
- Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano
- Direktur Operasi dan Transformasi Rio Lasse
- Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Djunia Satriawan
- Direktur Teknik dan Fasilitas Kusnadi C. Wijaya
- Direktur SDM dan Layanan Korporasi Wahyu Wibowo
Sementara dari pihak KPK, hadir Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin bersama jajaran Kasatgas dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU).
Apa Tujuan Sinergi Ini?
Deputi KPK Aminuddin menyampaikan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN merupakan salah satu strategi prioritas periode 2024–2029. Fokus utamanya bukan hanya pada perbaikan sistem, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai integritas yang kuat di seluruh lapisan organisasi.
“Sistem yang akuntabel adalah benteng utama mencegah korupsi. BUMN harus kenali celah rawan, koreksi kelemahan, dan susun strategi pencegahan jangka panjang,” tegas Aminuddin.
KPK pun mengapresiasi sikap terbuka manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh.
Apa yang Dibahas?
Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP, antara lain:
- Penguatan sistem pengadaan kapal
- Digitalisasi tata kelola manajemen kapal
- Integrasi data manifest penumpang secara transparan dan akurat
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang di tubuh ASDP.
Apa Komitmen ASDP?
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyatakan bahwa membangun budaya kerja antikorupsi bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan strategi penting dalam keberlanjutan perusahaan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan internal menjadi bagian dari transformasi. Integritas harus menjadi budaya kerja seluruh insan ASDP,” ujar Heru.
Terkait isu data manifest penumpang, Heru menjelaskan bahwa ASDP siap mengintegrasikan sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil. Namun demikian, pengawasan dan validasi manifest tetap menjadi kewenangan regulator seperti KSOP dan BPTD, dan ASDP siap mendukung penuh langkah-langkah tersebut.
ASDP juga telah mengimplementasikan sistem Whistle Blowing System (WBS) sebagai bagian dari komitmen terhadap Good Corporate Governance (GCG). ASDP membuka ruang pengembangan sistem tersebut agar lebih efektif dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan eksternal.
Apa Harapan ke Depan?
ASDP menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antarlembaga, konsistensi manajemen, dan keteladanan dari seluruh insan perusahaan. Melalui tata kelola yang semakin kuat dan budaya integritas yang tertanam, ASDP optimistis dapat memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN yang profesional, bersih, dan dipercaya publik.
Penulis: Nasuki
Editor: Redaksi Metropolitanin8
Sumber: Humas ASDP
