Metropolitanin8.com – Kupang, NTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur NTT, Jumat (6/2/2026).
Rapat ini menegaskan keseriusan Pemprov NTT dalam membenahi akurasi data kemiskinan serta memastikan seluruh program bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., didampingi Wakil Gubernur NTT Irjen Pol (Purn) Drs. Johni Asadoma, M.Hum. Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Bupati se-NTT, perwakilan perbankan, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembenahan data kemiskinan merupakan fondasi utama keberhasilan kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial di NTT.
“Kami sangat prihatin karena hingga saat ini masih ditemukan warga yang benar-benar miskin justru belum menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima. Ini bukan semata soal angka, tetapi menyangkut kemanusiaan, keselamatan, dan martabat warga,” tegas Melki.
Gubernur menekankan bahwa perbaikan data kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan lintas sektor, serta tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah desa.
“Semua unsur harus terlibat aktif, mulai dari RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendataan harus diverifikasi langsung di lapangan dengan pendekatan jemput bola, agar negara benar-benar hadir bagi warganya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan bahwa integritas data merupakan kunci keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa setiap bentuk manipulasi data kemiskinan tidak akan ditoleransi.
“Memainkan data kemiskinan, baik karena kepentingan politik maupun keuntungan pribadi, adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Siapa pun yang terbukti melakukannya akan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Selain pendataan, Gubernur NTT juga memberikan perhatian serius pada sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, ia meminta agar kendala administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) segera diselesaikan, serta menegaskan larangan pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga kurang mampu. Layanan konseling di sekolah juga diminta kembali dioptimalkan sebagai ruang aman bagi peserta didik.
Sementara di sektor kesehatan, Gubernur menekankan percepatan verifikasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kendala administratif.
Menutup rapat, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus melakukan perbaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Namun komitmen kami jelas: mengakui yang perlu diperbaiki, bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat NTT,” pungkasnya.
(Florianus Fendi)
