Metropolitanin8.com – Kota Tangerang – Pembangunan Jalan Sisi Saluran Cisadane Timur (Selatan) Lanjutan di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan nilai kontrak Rp4.178.113.000,00, menjadi sorotan setelah kondisi fisik pekerjaan di lapangan dipertanyakan.
Proyek yang disebut bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh CV Kongsen dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, Selasa (15/09/2026).
Sorotan terutama tertuju pada konstruksi turap yang telah dibangun. Berdasarkan pengamatan langsung awak media di lokasi, ditemukan sejumlah bagian pasangan batu yang terlihat kurang padat. Beberapa batu juga tampak mudah bergeser ketika disentuh, sementara penggunaan material perekat terlihat minim pada sejumlah bagian yang diamati.
Selain itu, pada beberapa titik terlihat material bercampur tanah dan lumpur, permukaan pasangan batu tidak rata, serta terdapat bagian yang tampak mengalami keretakan.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Meski lokasi pekerjaan berada relatif jauh dari permukiman dan struktur turap tidak berada pada ketinggian ekstrem, kualitas konstruksi tetap menjadi hal penting.
Turap yang berada di sisi saluran dituntut memiliki kekuatan dan stabilitas yang memadai, terlebih ketika menghadapi peningkatan debit maupun tekanan air pada musim penghujan.
Namun, apakah kondisi fisik yang ditemukan tersebut benar-benar memenuhi standar teknis atau justru terdapat pekerjaan yang harus diperbaiki, tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten.
Seorang warga sekitar mengaku khawatir apabila kualitas konstruksi tidak segera diperiksa.
“Kami melihat sendiri batu-batu itu bisa dilepas begitu saja. Kalau hujan deras, takutnya turap ini longsor dan menutup aliran air. Uang miliaran, kok hasilnya begini?” ungkap warga.
Dalam penelusuran di lokasi, awak media juga melihat secara langsung kondisi pasangan batu pada sejumlah bagian yang menjadi perhatian.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena proyek menggunakan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari keuangan daerah.
Publik tentu berhak mempertanyakan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, volume, mutu material, metode pelaksanaan, serta standar keselamatan konstruksi sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Pekerjaan yang dibiayai uang publik semestinya tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan konstruksi yang memenuhi standar mutu dan memiliki daya tahan sesuai peruntukannya.
Awak media kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang terkait temuan di lapangan, sekaligus meminta penjelasan mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, serta kemungkinan dilakukan pemeriksaan atau peninjauan ulang terhadap konstruksi tersebut.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang belum memberikan jawaban maupun tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Kondisi tersebut membuat publik semakin menunggu penjelasan dari pihak terkait.
Apakah pekerjaan tersebut telah melalui pemeriksaan mutu? Apakah pasangan batu yang ditemukan mudah terlepas memang sesuai spesifikasi? Bagaimana pengawasan konsultan dan pejabat terkait selama pekerjaan berlangsung? Dan apakah kontraktor telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dokumen kontrak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data dan pemeriksaan teknis, bukan sekadar pernyataan normatif.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kota Tangerang segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut, termasuk memeriksa kesesuaian material, metode pemasangan, mutu konstruksi, volume pekerjaan, serta dokumen spesifikasi teknis.
Jika ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak, masyarakat tentu berharap dilakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanggung jawab kontraktual pelaksana.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan teknis menyatakan pekerjaan telah memenuhi seluruh spesifikasi, penjelasan tersebut juga penting disampaikan secara terbuka agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebab pada akhirnya, Rp4,1 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah uang publik menghasilkan infrastruktur yang layak, aman, dan berkualitas.
Penulis: Yuli Amran
Editor: Pamungkas
Sumber: Investigasi Lapangan
