Metropolitanin8.com – Jakarta – Ratusan massa yang mengatasnamakan Poros Mahasiswa Jakarta Raya menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda, yakni di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Kamis (11/06/26).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, KPK, Kementerian BUMN, dan manajemen PLN terkait berbagai persoalan yang mereka soroti di tubuh perusahaan listrik negara tersebut.
Koordinator Lapangan aksi, Deby Abi Yanto, menyampaikan bahwa pihaknya menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, khususnya terkait dugaan permasalahan yang menurut mereka memerlukan perhatian aparat penegak hukum dan pemegang saham.
“Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, kami berharap setiap pejabat publik dan pengelola BUMN dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Deby dalam orasinya.
Massa aksi juga menyinggung peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatra beberapa waktu lalu. Menurut mereka, kejadian tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh guna mengetahui penyebab sebenarnya serta memastikan tidak terjadi kembali di masa mendatang.
Selain itu, para demonstran meminta dilakukan audit independen terhadap pengelolaan sejumlah program perusahaan, termasuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aksi yang berlangsung di dua titik tersebut diklaim melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai unsur mahasiswa dan masyarakat. Dalam aksi itu, massa juga melakukan simbolisasi protes dengan melempar telur sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius.
Tuntutan Massa Aksi
Dalam pernyataan sikapnya, Poros Mahasiswa Jakarta Raya menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
Mendesak KPK dan Kementerian BUMN untuk melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, atas berbagai dugaan yang mereka sampaikan dalam aksi.
Meminta evaluasi menyeluruh terkait peristiwa pemadaman listrik di wilayah Sumatra serta penelusuran terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan tersebut.
Mendesak Kementerian BUMN melakukan evaluasi terhadap Direktur SDM PT PLN (Persero), Yusuf Didi Setiarto, terkait kebijakan internal yang dipersoalkan oleh peserta aksi.
Menuntut audit independen dan menyeluruh terhadap pengelolaan dana CSR serta berbagai program pengadaan di lingkungan PT PLN guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
Massa aksi menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak memperoleh respons dari pihak terkait.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari PT PLN (Persero), Kementerian BUMN, maupun KPK terkait tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan massa aksi merupakan pernyataan dan tuntutan demonstran yang masih memerlukan verifikasi serta pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
(Redaksi)
