Metropolitanin8.com – Kabupaten Tangerang – Sebanyak 1.762 anak usia sekolah di wilayah utara Kabupaten Tangerang dilaporkan putus sekolah. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari masyarakat dan pemerhati pendidikan, yang menilai Pemerintah Provinsi Banten — termasuk Gubernur dan Dinas Pendidikan — gagal menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Data tersebut terungkap dari hasil investigasi lapangan dan laporan sejumlah lembaga sosial masyarakat yang aktif di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang, meliputi kecamatan Sepatan, Sukadiri, Teluknaga, Kosambi, dan Pakuhaji.
Menurut pengamat pendidikan lokal, tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, serta minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dan tenaga pendidik.
“Sudah bertahun-tahun masalah ini terjadi, tapi tidak ada langkah strategis dari Pemprov Banten. Program pendidikan hanya bagus di atas kertas,” ujar Mohammad Jembar, M.Si, aktivis pendidikan dari Forum Warga Tangerang Utara.
Beberapa warga juga menyatakan bahwa anak-anak mereka terpaksa berhenti sekolah dan bekerja membantu orang tua karena himpitan ekonomi. Mereka menilai tidak ada subsidi pendidikan nyata dari pemerintah yang bisa dirasakan langsung oleh keluarga kurang mampu.
Desakan Evaluasi Total Kinerja Pemprov Banten
Sorotan tajam pun datang dari berbagai kalangan yang mempertanyakan komitmen Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi, yang dianggap gagal menjalankan peran konstitusional.
“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tidak boleh ada 1.762 anak yang kehilangan hak belajarnya. Ini bukti nyata kegagalan sistemik,” tegas Jembar.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Para aktivis dan masyarakat sipil mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap program pendidikan Provinsi Banten, serta pengalokasian anggaran khusus untuk mengatasi darurat pendidikan di wilayah utara Tangerang.
Seruan Aksi Nyata, Bukan Sekadar Janji
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Banten maupun Kepala Dinas Pendidikan. Namun, masyarakat bersama aktivis pendidikan dan LSM lokal berharap adanya langkah nyata dan segera, bukan sekadar janji atau program seremonial yang tidak berdampak langsung.
Mereka juga menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor — termasuk swasta, tokoh masyarakat, dan organisasi pendidikan — agar tidak ada satu pun anak di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang, yang kehilangan.
(Redaksi Metropolitanin8)
