Metropolitanin8.com – Jakarta| Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta bersama Asosiasi Pesantren NU menyampaikan sikap resmi dalam konferensi pers di Jl. Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (17/9/25).
Mereka menegaskan dukungan penuh terhadap program Menu Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI, namun sekaligus menolak keras penggunaan food tray (baki/nampan) impor dari China yang disebut diproduksi menggunakan minyak babi dan bahan aditif berbahaya.
Ketua RMI-NU DKI, Kyai Rahmad Zailani Bibi, menyatakan bahwa program MBG harus dijalankan dengan prinsip halal dan thayyib. “Kami mendukung program MBG pemerintah, tapi menolak dengan tegas jika food tray impor dari China digunakan. Produk itu tidak memiliki sertifikat halal, tidak food grade, dan dikhawatirkan bisa berkarat. Apalagi informasinya, proses produksinya memakai minyak babi — itu jelas najis,” tegasnya.
Wakil Sekretaris RMI-NU DKI, Ustaz Wafa Riansah, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menelusuri langsung proses produksi di salah satu pabrik di Chaoshan, China. Ia menemukan komponen utama yang digunakan antara lain minyak dasar olahan, ester sintesis, parafin terklorinasi, lemak babi olahan, dan aditif antikarat.
Baca Juga: Bupati Deli Serdang Didesak Selesaikan Hutang Rp5 Miliar ke Rekanan
“Kami memiliki dokumen dan video prosesnya. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan standar penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI,” jelasnya.
Baca Juga: Polisi Ungkap Korupsi Bantuan Sapi di Lampung Selatan, Negara Rugi Rp277 Juta
Penolakan juga datang dari produsen lokal. Zulfihendri, Wakil Sekjen Asosiasi Wadah Makan Indonesia (APMAKI) sekaligus pengusaha food tray di Cikarang, Bekasi, menilai pemerintah seharusnya mengutamakan produksi dalam negeri.
“Kami berharap impor food tray ditutup, tapi kami juga realistis. Kalau produksi lokal tidak mencukupi, barulah impor. Yang penting, beri ruang dulu untuk produsen lokal agar bisa berkembang,” katanya.
APMAKI, lanjutnya, sudah bersurat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar pemerintah mendukung produsen lokal. “Yang terjadi malah sebaliknya, pemerintah lebih mengutamakan produk impor. Padahal industri lokal mampu menyerap banyak tenaga kerja,” tambahnya. (David)
