Metropolitanin8.com – Sidoarjo – Pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Kali ini, pekerjaan Perbaikan Sistem Rumah Pompa Banjarpoh I di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, dipertanyakan setelah sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.
Pantauan awak media di lokasi pada Kamis (24/9/2026) menemukan pekerja berada di area galian proyek hanya menggunakan rompi keselamatan dan pakaian kerja biasa. Beberapa pekerja terlihat tidak mengenakan helm keselamatan maupun sepatu pelindung.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena di sekitar lokasi terdapat papan peringatan bertuliskan “PERHATIAN KAWASAN WAJIB APD.”
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Jati Jaya sebagai kontraktor pelaksana dan CV Pandu Adhigraha sebagai konsultan pengawas.
Berdasarkan informasi pada proyek, nilai kontraknya mencapai Rp1.599.900.000, dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan direncanakan berlangsung selama 140 hari kalender, terhitung sejak 4 Agustus 2026.
Nilai anggaran yang cukup besar tersebut membuat penerapan keselamatan kerja dan pengawasan pelaksanaan menjadi hal yang patut mendapat perhatian.
Dari hasil pemantauan, sejumlah pekerja terlihat berada di area galian tanpa perlengkapan keselamatan yang lengkap.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan sistem keselamatan konstruksi di lokasi, terutama karena pekerjaan galian memiliki risiko keselamatan yang perlu dikendalikan melalui metode kerja dan perlengkapan yang sesuai.
Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengatur Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Penerapan keselamatan konstruksi pada proyek pemerintah pada prinsipnya harus menjadi bagian dari pengendalian risiko selama pekerjaan berlangsung.
Namun, untuk menentukan apakah kondisi yang ditemukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak atau SMKK, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen keselamatan proyek, metode kerja, serta pengawasan yang diterapkan kontraktor.
Saat awak media mencoba meminta keterangan mengenai penerapan K3, pekerja di lokasi ditanya mengenai keberadaan mandor atau pengawas.
Salah seorang pekerja mengatakan bahwa mandor atau pengawas sedang tidak berada di lokasi.
“Mandor atau pengawasnya sedang tidak ada di tempat, barusan saja pergi,” ujar seorang pekerja.
Keterangan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan keselamatan kerja selama aktivitas proyek berlangsung.
Apalagi, konsultan pengawas juga memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dokumen kontrak dan ketentuan teknis yang berlaku.
Minimnya penggunaan APD yang terlihat di lapangan perlu mendapatkan penjelasan dari pihak CV Jati Jaya selaku pelaksana maupun CV Pandu Adhigraha sebagai konsultan pengawas.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain apakah pekerja telah mendapatkan pembekalan K3, apakah APD telah disediakan, siapa petugas keselamatan konstruksi di lokasi, serta bagaimana pengawasan terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang berwenang dapat melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai kontrak serta ketentuan keselamatan konstruksi yang berlaku.
Proyek yang menggunakan anggaran daerah semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan keselamatan pekerja selama proses pelaksanaan.
Karena itu, Dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo diminta memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan terhadap penerapan K3 pada proyek Perbaikan Sistem Rumah Pompa Banjarpoh I.
Metropolitanin8.com juga membuka ruang hak jawab kepada CV Jati Jaya, CV Pandu Adhigraha, serta instansi terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai kondisi yang ditemukan di lapangan.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak kontraktor, konsultan pengawas maupun dinas terkait mengenai temuan penggunaan APD dan keberadaan pengawas di lokasi.
Penulis: Eka Aristya Juni Artomo
Editor: Pamungkas
Sumber: Pantauan lapangan dan keterangan pekerja
