Metropolitanin8.com – Lubuk Pakam – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta koperasi konvensional. Upaya tersebut sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menempatkan koperasi sebagai pilar penting perekonomian nasional.
Ketua Dekopin Sumatera Utara, Zulkifli Utama, S.E., menyampaikan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. Menurutnya, koperasi tidak akan berjalan optimal tanpa pemahaman yang kuat terhadap prinsip, fungsi, dan peran koperasi itu sendiri.
“Permasalahan utama koperasi saat ini adalah sejauh mana SDM pengelola memahami fungsi dan peranan koperasi yang sesungguhnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki tiga perangkat organisasi utama, yakni Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan Pengawas,” ujar Zulkifli.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli di sela kegiatan Diskusi Publik Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Nasional melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi di Wilayah Sumatera Utara, yang digelar pada Rabu (4/2).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, M.M., Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara, Juniari Siahaan, S.Kom., M.Si., serta para pengurus KDKMP dan koperasi konvensional dari berbagai daerah.
Zulkifli menegaskan, peningkatan kapasitas SDM menjadi tujuan utama diskusi publik tersebut. Ia berharap melalui forum ini, koperasi di Sumatera Utara dapat dikelola secara lebih profesional, sehat, dan berdaya saing.
“Tanpa SDM yang baik, tidak mungkin koperasi berjalan dengan baik. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kualitas pengelola koperasi agar ke depan koperasi benar-benar hidup dan berkontribusi bagi ekonomi rakyat,” katanya.
Sementara itu, Juniari Siahaan mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026, baru sekitar 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbentuk di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 20 persen yang telah memiliki gerai usaha aktif.
“Melalui diskusi ini, kami ingin menginventarisir permasalahan di lapangan. Koperasi akan berjalan baik jika pengurus, anggota, pengawas, dan pemerintah memiliki visi yang sama dan saling bersinergi,” jelas Juniari.
Ia menambahkan, sejumlah masukan dari peserta diskusi akan disampaikan kepada pemerintah, termasuk wacana agar KDKMP dapat berperan lebih aktif dalam kemitraan program MBG, serta mendorong koperasi konvensional yang telah memiliki aset untuk terlibat langsung dalam program tersebut.
Di sisi lain, Kadis Koperasi dan UKM Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, M.M., menyampaikan apresiasi kepada Dekopin Sumut atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memetakan kondisi koperasi saat ini sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan provinsi.
“Koperasi saat ini dihadapkan pada tantangan perubahan zaman, teknologi, dan kebijakan. Kita berharap koperasi tetap menjadi sokoguru perekonomian Indonesia dengan memperkuat sektor riil dan tidak hanya berfokus pada simpan pinjam,” tegas Miska.
Melalui diskusi publik ini, Dekopin Sumatera Utara menegaskan tekadnya untuk terus mendorong koperasi agar semakin adaptif, profesional, dan berdaya saing, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. (Tim)
