Metropolitanin8.com – Jakarta| Pengukuhan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Sudindik Wilayah II Jakarta Barat resmi dibatalkan. Ironisnya, kegiatan seminar yang digelar di Gedung B Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat justru menyisakan keluhan serius dari peserta: sekitar 850 kepala sekolah disebut makan di lantai tanpa disediakan air mineral.
Pembatalan pengukuhan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Moderator acara, Wawat Rusmanawati, yang juga menjabat sebagai Kasi PAUD dan PMPK Sudindik Wilayah II Jakarta Barat.
“Ya pak, benar pengukuhan Tim TPPK dibatalkan,” ujar Wawat saat dikonfirmasi, Selasa (16/1/2026).
Acara seminar yang berlangsung Senin (15/1/2026) itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Iin Mutmainnah, serta ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.
Namun di balik agenda resmi, muncul sorotan keras terhadap penyelenggaraan acara. Sejumlah peserta mengeluhkan ketiadaan air minum dan minimnya fasilitas konsumsi, bahkan sebagian peserta disebut harus makan di lantai akibat keterbatasan tempat dan pengaturan logistik yang buruk.
Pembatalan pengukuhan Tim TPPK disebut dipicu terbitnya Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Regulasi baru ini secara resmi mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang selama ini menjadi dasar pembentukan TPPK di satuan pendidikan.
Dalam Pasal 45 aturan baru tersebut ditegaskan bahwa seluruh ketentuan lama terkait TPPK dinyatakan tidak berlaku.
Sementara itu, Kasudindik Wilayah II Jakarta Barat, Diding Wahyudin, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, menyebut seminar tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pendidikan, pencegahan bullying, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).
Ia juga menyatakan kegiatan tersebut mendukung arah kebijakan pembangunan nasional berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dan visi Jakarta sebagai Global City.
Namun, buruknya pelaksanaan teknis acara justru memunculkan pertanyaan publik terkait profesionalisme panitia, mengingat kegiatan berlangsung di kantor pemerintahan dan melibatkan ratusan pimpinan sekolah.
Di sisi lain, Dany Ari Subagio, S.H., Jaksa fungsional pada Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar), yang hadir sebagai pemateri, menyoroti masih tingginya angka kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Indonesia darurat kekerasan. Satu dari tiga peserta didik berpotensi mengalami kekerasan, dan satu dari empat berpotensi menjadi korban,” ungkap Dani dalam pemaparannya.
Ironisnya, seminar yang mengangkat tema keamanan dan kenyamanan sekolah justru meninggalkan kesan tidak nyaman bagi peserta akibat lemahnya pengelolaan acara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sudindik Wilayah II Jakarta Barat terkait keluhan konsumsi dan fasilitas peserta.
